Sabang - Akibat penerimaan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, bahkan terindikasi merupakan kepentingan oknum pejabat tertentu, pada akhirnya banyak lulusan PNS di Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, di dominasi oleh penduduk yang berasal dari luar kota Sabang. Hal ini mengakibatkan para PNS yang bukan merupakan warga Sabang ramai-ramai meninggalkan pulau ini untuk pulang ke kampung mereka masih-masing, (Senin, 6/8).

Disisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa dalam penempatan pegawainya Pemko Sabang bukan menilai sesuai dengan kemampuan dan latar pendidikan si pegawai, melainkan sesuai dengan keinginan pegawai yang merasa dirinya lulus melalui oknum pejabat tertentu itu, Sehingga terkesan hukum yang berlaku dilingkungan Pemko Sabang hanyalah hukum adat.

Hal ketidak disiplinan lainnya dapat dilihat pada setiap akhir pekan dimana PNS lulusan titipan oknum pejabat, pergi meninggalkan Sabang pulang kampung akibatnya ekonomi kota Sabang sulit bangkit. Pasalnya setiap Jumat sore dana yang didapat di Sabang mereka bawa kabur ke luar daerah, alias Setiap Minggu Setor (SMS).

Berdasarkan pantauan AtjehLINK dari laporan Panitia Khusus (Pansus) baru-baru ini, ditemukan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran disiplin PNS yang bertugas di pemko Sabang, para pengabdi negara tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri. Namun menurut tim pansus, yang terjadi selama ini justru PP tersebut dianggap tidak diberlaku bagi pegawai negeri dilingkungan Pemko Sabang  .

Seperti yang terjadi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Sabang dr. Iskandar, Sp.B (golongan III/c) dan dr. Tugam Umar Beunot (golongan III/b), sudah lama tidak masuk kerja dengan alasan sedang mengikuti pendidikan belajar. Sementara tidak diketahui yang bersangkutan pergi mengikuti pendidikan dimaksud izin dari mana dan siapa yang membiayai.

Contoh lain, yang juga merupakan pegawai RSUD kota Sabang, Nurhayati, Amd.Keb (golongan II/c), sudah lama menghilang tanpa ada laporan apa pun. Tetapi dalam dua bulan terakhir yang bersangkutan sudah masuk dinas kembali, Nurhayati beralasan baru pulang pendidikan, namun yang sangat mengherankan adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki izin dari pimpinan dan Pemko Sabang, tapi yang bersangkutan bebas dari sanksi.

Hasil penemuan tim pansus dan berdasarkan Tim Badan Pembinaan Kepegawaian (Bapek) kota Sabang tanggal 7 Februari 2012 tentang PNS yang melaksanakan tugas kedinasan agar ditindak sesuai PP Nomor 53 tahun 2010.

Nama-nama lain yang masuk dalam ketidakdisiplinan dan pelaku tindak pelanggaran yang dianggap berat antara lain, dr.Yasir Arafat ,Zulfikar,ST golongan III/b M.Nasir,SH golongan III/b, CPNS dr.Indah Purnamawati golongan III/b, CPNS Rahmad AMD golongan II/c Muntazar golongan III/a Safrina golongan II/c yang sempat melanglang buana sampai ke negara Qatar Uni Emirat Arab dan Kadis Perhubungan Derriyansyah Kandou yang kerap meninggalkan tugas tanpa alasan dan izin atasannya.

Tidak hanya itu dilingkungan dinas Pendidikan Nasional (Diknas) kota Sabang, saudara Darwis, S.Sos guru SMKN I Sabang, sudah hampir empat tahun tidak lagi aktif melaksanakan kewajiban tugasnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh saudara Bustari yang bertugas sebagai guru pengajar di SDN 12 kota Sabang, Indra Helmi, S,Pd, guru pengajar di SMUN I kota Sabang, dan Mariana,SE yang bertugas di Sekretariat Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan temuan tim pansus, mereka masih menerima gaji walau sudah tidak masuk kerja sekian lama, gaji buta yang mereka terima itu tentu saja diketahui oleh pimpinannya masing-masing. Anehnya Sekda kota Sabang yang paling bertanggungjawab tidak sedikitpun mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian diantara lain laporan tim pansus yang diketuai Sofiati Alfiana,SH dan Ridwan Manan.

Sementara itu, Burhanuddin, salah seorang tokoh masyarakat Sabang, kepada AtjehLINK  mengatakan, salah satu faktor yang mengakibatkan sulitnya memajukan perekonomian Sabang adalah karena sikap pegawai negeri yang tidak disiplin ini. Hal ini disebabkan karena dari jumlah penduduk yang  ada di pulau Sabang, pegawai negeri merupakan ujung tombak dari perputaran ekonomi bagi daerah ini.

Burhanuddin menyatakan, jika pendapatan rutin bulanan mereka tidak diputar di Sabang, maka jangan harap ekonomi pulau yang dijuluki kawasan Free Port ini bisa maju. Nah sekarang masyarakat sangat berharap kepada pimpinan baru kota Sabang yang merupakan putra asli daerah, karena permasalahan ketidak-disiplinan PNS ini merupakan salah satu tantangan tugas yang harus ia selesaikan demi kemajuan perekonomian Sabang.

Lebih lanjut Burhanuddin menyatakan, menyangkut pembenahan dari ketidak-displinan PNS yang sudah sangat parah ini, agar menjadi salah satu agenda pertama dari Walikota dan Wakil Walikota yang hanya tinggal menunggu pelantikan itu, hal ini menjadi penting agar para PNS yang selalu mangkir itu menjadi sadar akan tugas dan fungsi mereka sesungguhnya serta diharapkan mereka bisa mengingat kembali bahwa mereka memiliki sumpah jabatan.

Jika kedua hal tersebut mampu dijalankan sesuai amanat rakyat, Insya ALLAH geliat perekonomian Sabang serta kesejahteraan rakyat akan segera bangkit,” pungkas Burhanuddin. (jalal/Irfandi.Sr)