Banda Aceh – Pembangunan rumah korban konflik Aceh Utara tahun 2011 oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA), diduga telah terjadi penyelewengan. Hal itu diungkapkan oleh Baharuddin alias Din Tino, Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Damai Aceh (Satpel BRA) Aceh Utara, Selasa (24/1).

Pembangunan rumah tersebut dilakukan pada masa ketua Satpel BRA Aceh Utara dijabat oleh Muhammad Yahya alias Amad Blang, sebelum digantikan oleh Din Tino pada akhir 2011.

Menurut Din Tino, dana pembangunan rumah korban konflik tersebut berasal dari APBN dan APBA tahun 2011. Jumlah rumah yang seharusnya dibangun adalah 259 unit, akan tetapi yang terealisasi di lapangan cuma 252 unit.

“Ada 7 rumah lagi yang tidak tahu kemana, ada apa ini?”, ujar Din Tino setengah bertanya.

Din Tino juga menambahkan, sampai saat ini tidak ada laporan verifikasi lapangan yang diberikan oleh Amad Blang kepada dirinya sebagai Ketua Satpel BRA yang baru. “Masyarakat yang belum mendapatkan rumah datang kepada kami untuk menanyakan masalah rumahnya, dan kami tidak tahu apa-apa,” kata Din Tino.

“Kami menduga ada penyelewangan dana bantuan rumah ini. Kami akan terus mempertanyakan kemana 7 unit rumah lagi” tambahnya.

Dia juga menambahkan kalau sampai saat ini BRA Aceh Utara belum mendapatkan dana operasional dan stafnya sudah tiga bulan belum menerima gaji. “Semuanya masih dikuasai oleh Amad Blang. Dana yang dikirim dari BRA Pusat masuk ke rekeningnya Amad Blang. Kami sudah mempertanyakan ini berkali-kali kepada Pak Hanif selaku ketua BRA Pusat, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Dan dia selalu menghindar,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Muhammad Isa, staff Koalisi NGO HAM, menyesalkan apa yang telah terjadi dalam pembangunan rumah korban konflik di Aceh Utara yang tidak tepat sasaran. “Yang rugi masyarakat korban,” ungkapnya ketika menemani Din Tino beraudiensi dengan Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh.

Lebih lanjut, Muhammad Isa juga menduga ada penyelewengan dana pembangunan rumah tersebut dan ada permainan antara Amad Blang dengan Hanif Asmara sebagai ketua BRA Pusat. “Patut diduga kalau ini ada penyelewenangan dana reintegrasi. Kalau tidak, pasti tidak mungkin masalah menjadi serumit ini. Sudah berapa kali Din Tino menghadap BRA Pusat, tapi masalah juga belum selesai sampai sekarang”, katanya.

“Kami juga mendesak agar pihak kepolisian mengusut kasus ini. Polisi harus bertindak, jangan sampai masyarakat korban konflik yang dulu sudah menderita, sekarang harus mengalami nasib yang sama lagi karena ada permainan dari para elit di BRA dulu”, tambah Muhammad Isa. (MP)