Banda Aceh – Munculnya wacana pemekaran beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh di bawah Pemerintahan ZIKIR (zaini Abdullah-Muzakkir Manaf), semoga benar benar karena dilatarbelakangi efesiensi dan efektifitas kinerja perangkat pemerintah, bukan malah sebaliknya yakni sebagai program “bagi-bagi kue”.

Meski belum resmi wacana tersebut disampaikan oleh Pemerintah Aceh, namun isu tersebut berhembus kuat, bahkan beberapa pejabat di DPRA dan tokoh pakar di Aceh telah menyatakan persetujuannya ke publik terhadap wacana pemekaran beberapa dinas.

Namun penting juga untuk diingat bahwa pemekaran dinas juga dapat menimbulkan masalah baru apabila tidak benar-benar dilandasi analisa mendalam akan kepentingan dan kebutuhan pemekaran dimaksud, dapat dipastikan jika wacana dimaksud terlaksana maka akan ada kebutuhan perangkat SDM dan peralatan pendukung kinerja pegawai yang harus disiapkan, dengan demikian tentu akan berpengaruh pada penggunaan keuangan daerah.

Wacana yang berkembang, ada empat dinas dan satu biro Pemerintahan Aceh yang akan dimekarkan yakni, dinas BMCK, dinas kehutanan dan perkenunan, disperindagkop dan dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan Aceh (DPPKA) serta biro hukum dan humas. Untuk itu dipastikan akan ada lima pos jabatan baru dalam lingkup pemerintah Aceh, secara otomatis pula akan diikuti oleh pemenuhan segala kebutuhan dinas-dinas baru nantinya yang tentunya menjadi beban keuangan Aceh.

Maka oleh karena itu, wacana tersebut harus benar-benar melalui analisa kebutuhan kemamfaatan yang tepat, demi percepatan pemenuhan hak-hak rakyat memperoleh kesejahteraan berkeadilan. Dan jangan sampai hanya sebatas program bagi-bagi jabatan semata, atau pengadaan pos-pos baru tersebut hanya cara untuk balas budi Pemerintah sekarang terhadap pihak=pihak yang telah membantu mereka pada saat kampanye perebutan kekuasaan melalui Pilkada beberapa waktu lalu. (red)