Banda Aceh – Polda Aceh bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Kontras Aceh melakukan diskusi untuk membangun sinergisitas antara masyarakat sipil dan polisi dalam penegakan hukum di Aceh. Acara tersebut berlangsung di Aula Serba Guna Polda Aceh, Selasa (31/1).

Acara tersebut juga didukung penuh oleh IOM Police Project di Aceh dan dilaksanakan sehari penuh. Dimulai pukul 09:00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16:00 WIB. Acara tersebut turut dihadiri aparat kepolisian resort yang ada di bawah Polda Aceh dan juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Wakil Direktur Operasional LBH Banda Aceh, M Alhamda, menegaskan, sampai saat ini dirasakan masyarakat sipil belum berpartisipasi maksimal  dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi. “Salah satu penyebab yang paling kuat adalah masih lemahnya pemahaman masyarakat sipil terhadap tugas penegakan hukum dan juga pemahaman tentang kewajiban hukum, sehingga proses penegakan hukum tidak menjadi lebih optimal”, ujarnya.

Dia juga menambahkan, rasa kepercayaan yang masih rendah dari masyarakat sipil kepada polisi, juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum yang lebih optimal. “Selain itu, kuatnya anggapan dari masyarakat sipil dan khalayak ramai, bahwa polisi belum bebas dari sikap tebang pilih dalam penegakan hukum juga menjadi penghambat. Kondisi ini disatu sisi menjadikan masyarakat bersikap pasif, di sisi lain menyebabkan polisi bersikap represif dalam penegakan hukum”, katanya.

Dalam acara diskusi tersebut, dibentuk sebuah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Yang kemudian menghasilkan beberapa butir rekomendasi, di antaranya mengoptimalkan FKPM dengan melibatkan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum dan HAM di setiap Kabupaten/Kota secara reguler.

Rekomendasi yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dalam hal penegakan hukum, baik aparat kepolisian maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum dan HAM.

Rekomendasi selanjutnya adalah membangun komitmen bersama dalam melaksanakan rekomensasi yang telah disepakati oleh polisi dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum dan HAM. (MP)