Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Hari Lingkungan Hidup 2015, Walhi Aceh: Lawan Kejahatan Lingkungan!

 

Koordinator aksi Hari  Lingkungan Hidup Walhi Aceh, Ainul Mardhiah.

Koordinator aksi Hari Lingkungan Hidup Walhi Aceh, Ainul Mardhiah.

Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Lingkiungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, menggelar aksi kampanye penyelamatan lingkungan lingkungan, yang dipusatkan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (05/06/2015.

Dalam aksi yang dihadiri oleh puluhan aktivis lingkungan Sahabat Walhi termasuk Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, menurut koordinator aksi Ainul bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kasus besar lingkungan hidup yang terjadi di Aceh. Informasi dan fakta-fakta tersebut ditampilkan dalam spanduk sepanjang 15 meter berisi 15 daftar kasus lingkungan di Aceh, juga spanduk foto berisi fakta kerusakan lingkungan hidup di Aceh.

Berikut ini pernyataan sikap Walhi Aceh selengkapnya yang dibacakan pada aksi di bawah pengawalan aparat kepolisian Polresta Banda Aceh:

Persoalan lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat mendesak untuk ditanggulangi. Kualitas lingkungan hidup semakin hari semakin memburuk. Selama 150 tahun, jumlah karbon yang ada di atmosfer telah meningkat 50%, dari 280 ppm menjadi 393 ppm. Dan dampaknya, khususnya abad terakhir, telah mencatat peningkatan suhu global, kehancuran glasier dan lapisan es, perluasan gurun dan berbagai peristiwa cuaca ekstrem. Fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global disebabkan oleh pengrusakan hutan dan eksploitasi bumi untuk bahan bakar fosil yang dikeruk (ditambang) demi profit, pencemaran air-tanah-udara akibat limbah, kekeringan dan berbagai bencana alam hingga perubahan pola konsumsi serta pola hidup manusia, adalah contoh yang dekat didepan mata kita. Kita juga harus mengantisipasi proses perubahan iklim dengan berbagai aksi penyelamatan lingkungan hidup! Jangan biarkan suhu terus sampai mengakibatkan korban jiwa manusia seperti kasus di India.

Banyak hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin marak terjadi dikarenakan memang tidak ada niat dari pemerintah untuk menghentikan atas kerusakan itu, dari beberapa kasus di Aceh tidak ada resolusi yang ditawarkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan. Aktor perusak lingkungan hidup tertinggi terutama adalah perusahaan di sektor pertambangan (penyebab 70% kerusakan lingkungan) dan perkebunan, disusul oleh pemerintah yang mengeluarkan izin konsesi pertambangan dan pengusahaan hutan yang semakin gila-gilaan sejak otonomi khusus di daerah ini.

Berdasarkan data WALHI Aceh sampai dengan tahun 2015, ada beberapa kasus yang akan berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan perusakan terhadap lingkungan hidup di Aceh yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia, antara lain:

  1. Konflik lahan HGU perkebunan antara PT. Syaukat Sejahtera dengan warga di Alue Cereumen Dusun Bivak, Gampong Krueng Simpo, Kec. Juli, Kab. Bireuen, Aceh.
  2. Konflik kepentingan (Pemerintah Aceh dengan warga) terhadap area 1.600 Ha eks HGU Perkebunan PT. Kalista Alam di Gampong Ladang Baro, Kec. Suka Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.
  3. Konflik lahan antara Persatuan Petani Kaki Gunung Leuser (PPK-GL) dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) di Kecamatan Ketambe, Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Aceh.
  4. Konflik lahan HGU perkebunan antara warga dengan PT. Kalista Alam dan PT. SPS  di Gampong Kuala Seumayam, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.
  5. Konflik Satwa Liar dengan masyarakat, seperti konflik gajah di Kab. Aceh Tengah, Pidie Jaya dan Bireuen.
  6. Reklamasi Rawa Trumon di Kabupaten Aceh Selatan.
  7. Tukar Guling Kawasan Hutan Masyarakat untuk Perkebunan PT. BASS di Kab. Aceh Selatan, Aceh.
  8. Pembangunan PT. Tripa Semen Aceh di Gampong Kaloy, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang.
  9. Pembangunan Pelabuhan Iboih tanpa dukungan dokumen Amdal di dalam kawasan hutan lindung Pulau Weh yang kerjakan oleh Badan Pengusaha Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disingkat BPKS di Hutan Lindung Sabang,Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh.
  10. Pertambangan dalam’hutan lindung dan pemakaian bahan merkuri dalam aktivitas pertambangan
  11. Penumpukan sampah diatas ambang batas di TPA Gampong Jawa, Kec. Kutaraja, Kota Banda Aceh, Aceh.

Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2015 ini, WALHI Aceh dan elemen-elemen peduli lingkungan di Aceh, menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Meminta kepada kepada masyarakat Aceh secara umum dan Pemerintah Aceh secara khusus untuk lebih peduli dan lebih memperhatikan bumi dan lingkungan demi terwujudnya kelestarian alam dan kesetabilan ekosistem di Aceh.
  2. Menuntut Pemerintahan Jokowi-JK agar segera merealisasikan program-program yang mereka janjikan dalam kampanye Pilpres 2014 yang terkait dengan Lingkungan Hidup, yaitu: (a). Berkomitmen menegakan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini., (b). Menetapkan kebijakan secara permanen bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup., (c). Merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional., (d). Mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan)., dan (e). Mendorong perilaku hidup yang merawat alam dan lingkungan sekitar melalui insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku hidup hijau dengan mendorong tercapainya 80 persen rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar segera menuntaskan proses hukum terhadap kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup di Aceh.
  4. Menuntut Pemerintah Aceh agar memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam di Aceh yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
  5. Bila Pemerintah tidak mengubris tuntutan-tuntutan ini, maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk siap melakukan perlawanan/pemberontakan terhadap para penjahat lingkungan hidup yang beroperasi di Aceh.     

“Lawan kejahatan lingkungan hidup atau menunggu alam kembali murka,” tutup Ainul Mardhiah. (SP)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *