EkonomiHeadline NewsInternasional

Optimalisasi Zakat Perlu Kebijakan Khusus Dari Pusat

World Zakat Forum-7Banda Aceh – Tidak semua program pemerintah pusat sesuai dengan Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam. Masih banyak persoalan yang bersifat paradoks, termasuk dalam hal penyaluran zakat. Begitu kata Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE pada acara pembukaan seminar World Zakat Forum (WZF), Selasa (9/6/2015).

Penyaluran zakat yang masuk melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus atau staf khusus presiden yang bepikir keras demi lancarnya penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh.”

Pemko Banda Aceh, kata Illiza, terus berupaya menegakkan Syariat Islam secara kaffah. Soal Zakat yang merupakan rukun islam ketiga, katanya lagi, masih banyak hal-hal yang perlu diatur kembali secara mendetil.

Kami merasa masih banyak kekurangan dalam hal penegakan Syariat Islam yang juga telah menjadi amanah konstitusi. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Illiza pada acara yang dibuka oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof Dr Machasin tersebut .

Ia menambahkan, dengan label world islamic tourism, Banda Aceh ke depan bisa seterusnya menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan ajang-ajang yang berkaitan dengan syariah. “Bagi kami, tidak ada kebahagian lain, selain dengan penerapan Syariat Islam secara kaffah,” pungkasnya.

Asiten II Setda Aceh Azhari SE MSi yang pada kesempatan itu mewakili Gubernur Aceh,menyebutkan, zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam UUPA, terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan zakat, yakni pasal 180, 191 dan 192.

Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan: “Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota”. Pasal 191 menyebutkan: “Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun” Pasal 192 menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak.”

Melalui seminar zakat internasional ini, gubernur meminta persoalan zakat agar dikaji lebih dalam untuk mendorong pembangunan Aceh pada masa mendatang. (Jun)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *