Ilustrasi: Agam Kleuet

Ilustrasi: Agam Kleuet

AtjehLINK – Peristiwa yang terjadi di depan rumah Wakil Gubernur Aceh 16 Juni 2015 silam tak dapat semata dimaknai sebagai penyalahgunaan makna meugang. Meugang adalah tradisi, bukan ibadah. Perjalanan waktu menjadikan meugang sebagai kenyataan sosial yang menciptakan kesan gengsi tersendiri. “Masa’ sih, setahun 3 kali tak sanggup mengupayakan daging barang 1 kilogram?” Mungkin itu logika yang terbangun kemudian, hingga hari ini hingga pengadaan dan ketersediaan daging di hari meugang menjelma sebagai takaran gengsi minimum.

Benar adanya meugang itu tradisi, bukan ibadah. Namun, jangan pula Pemerintah Aceh menggunakan alasan tersebut untuk mengabaikan makna kesenjangan kemakmuran di balik fenomena tersebut. Janganlah pula menunjukkan bahwa sikap masyarakat tersebut sebagai peristiwa yang berdiri sendiri tanpa meninjau masalah sejati yang menjadi penyebabnya. Menilik catatan sejarah meugang, insiden yang terjadi di sekitar rumah Wakil Gubernur Aceh adalah yang pertama. Apakah Marwah Ureung Aceh cuma seharga daging meugang?

Jika kita suka menggali lebih dalam, peristiwa tersebut mesti dipandang sebagai penumpukan sumbatan dalam aliran kemakmuran di Aceh. Kemakmuran yang menyangkut di sebuah jaring dalam aliran proses ekonomi-politik nan terhenti pada pundi pemegang tampuk kuasa. Sektor riil yang tak bergerak, antrian penganggur yang memanjang tanpa kepastian lapangan kerja baru, sumberdaya alam yang berlimpah cuma boleh diakses para pemilik katebelece dan upaya pengalihan perhatian publik terhadap wacana ritual keagamaan yang menciptakan gesekan di kalangan masyarakat agar melupakan persoalan substantif; kewajiban Pemerintah Aceh menciptakan kemakmuran.

Jangan sekali-kali memalingkan ingatan bahwa Aceh adalah daerah pasca-konflik yang tidak tuntas menunaikan program prioritas masa transisi. Pekerjaan rumah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia membangun masa transisi yang kondusif telah terbukti gagal jika mengacu pada rentang waktu penandatanganan perjanjian damai di Helsinki nyaris 10 tahun silam. Hak korban konflik dan mantan kombatan atas kebenaran dan penghidupan yang layak (mampu memenuhi kebutuhan dasar) tampak terabaikan di atas onggokan dokumen di kantor pemerintah.

Korban konflik dan mantan kombatan layak mendapat perhatian khusus. Pihak pertama menanggung derita kehilangan keluarga. Seperti kita ketahui bersama, tiada yang mampu mengembalikan kehadiran manusia yang telah mati. Tak usahlah menyebut harta yang hilang karena ia dapat terbeli dan terganti. Kekosongan peran yang terenggut konflik tentu sangat membebani jiwa saudara-saudara korban. Bagi yang kehilangan kepala keluarga akan mengalami kekosongan peran mencari penghasilan, kehilangan anak, istri atau saudara akan menimbulkan kemarahan mendalam. Sepanjang hidup, benak mereka akan dipenuhi pertanyaan penuh marah; Siapa pelaku? Mengapa ia atau mereka tak dihukum? Apakah aku yang harus menjadi hukum bagi pelaku?

Belum lagi korban yang masih hidup dan menderita cacat fisik dan mental. Mereka tentu berhak atas pemulihan tubuh dan jiwa yang layak. Apakah penanganan kondisi dan pemenuhan hak mereka tidak termasuk dalam MoU Helsinki?

Golongan kedua sama dan setara layak mendapat penanganan khusus. Kesediaan mereka kembali ke masyarakat harus didukung dengan fasilitas yang layak. Rumah, matapencaharian dan proses reintegrasi sebagai masyarakat sipil membutuhkan ruang yang luas dan lega. Setelah bertahun memanggul senjata sembari menerobos rimba, tentu mereka gamang menghadapi pola hidup ‘baru’ sebagai masyarakat biasa.

Para mantan kombatan juga kerap menanggung derita malu saat seseorang menyindir kebijakan penguasa dari kalangan mereka yang tak membumi. “Nyaaan… singoh ka jak lom”, demikian kira-kira ejekan yang kerap mereka terima. Kondisi rapuh semacam ini akan dengan mudah memerahkan telinga dan memicu gesekan baru.

Sindiran semacam itu akan bertambah deras menyerang jiwa mantan kombatan ketika para petinggi mereka menunjukkan pola hidup yang berkilau mewah. Sesal, marah, kecewa dan frustrasi tentu menyodokkan tusukan ke dalam batin. Agaknya fenomena kebangkitan kelompok Din Minimi cukup layak menjadi sinyal tanda bahaya bagi Pemerintah Aceh. Darah kembali tumpah, senjata kembali menyalak, peluru kembali bertemu daging dan darah. Bukan bermaksud membangun kekhawatiran, fakta menunjukkan bahwa 57% wilayah yang pernah berkonflik sejak 1945-2009 akan kembali mengalami konflik lagi, sekurang-kurangnya satu kali.

Jadi, Saudaraku, kala kekisruhan terjadi menjelang meugang dan Pemerintah Aceh tak segera mengambil cermin serta mendandani performa pembangunan, jangan salahkan rakyat jika sekilo daging akan menjelma menjadi benih atau bahkan ledakan revolusi! (red)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *