Berita PilihanHeadline NewsSigom Atjeh

GeRAK Laporkan Dugaan Korupsi Cetak Sawah di Aceh Barat

Gerak-Cetak SawahBanda Aceh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaporkan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah ) Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tahun Anggaran 2011-2012 ke Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati), Kamis (25/6/2015).

Laporan yang dibuat oleh GeRAK Aceh diterima langsung oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Hentoro Cahyono dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzar dengan nomor agenda

Kepala Divisi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatudin Tanjung ketika menyerahkan laporan kasus tersebut mengatakan bahwa kasus tersebut Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 10.9 Miliar yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.8 Miliar.

Dalam kasus  ini, jelas Hayatudin Tanjung, GeRAK Aceh menduga bahwa perencanaan pada Kegiatan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tidakmendapatkan pengawasan secara baik, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan yang dilakukan dan berdampak pada kerugian keuangan negara.

“Kami melihat bahwa pekerjaan tesebut dilakukan tidak sesuai standar speksifikasi, ini dilakukan untuk mendapat keuntungan yang banyak tanpa melihat aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian sehingga dilakukan secara tertutup dan sistematis untuk meraup keuntungan secara bersama-sama dan terorganizir,” jelasnya

Selain itu, Jelas Hayatudin, GeRAK Aceh menduga ada indikasi permainan antara kuasa penguasa anggaran dengan pihak Kelompok tani. Sebagaimana volume pekerjaan tidak sesuai fakta real dilapangan dan realisasi kegiatan pekerjaan banyak lahan yang tidak bisa dipergunakan sebagaimana program yang direncanakan.

“Berdasarkan dokumen dan laporan masayarakat atas sejumlah proyek Pada Kegiatan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah ) yang di kelola oleh 17 Kelompok Tani Pada Satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat 2011,” ujarnya

Dalam Realisasi Fisiknya kata Hayatudin menjelaskan bahwa tidak sesuai dengan realisasi keuangan yang ada pada kegiatan perluasan areal tanaman pangan/cetak sawah, Padahal laporan pertanggung jawaban keuangan diketahuii pencairan dana dari satker ke kelompok tani telah dilakukan 100persen pada tanggal 20 september 2011 sejumlah Rp 7.2 miliar dan tanggal 14 November 2011 sejumlah Rp 2.5 miliar dan kondisi fisik di lapangan pada tanggal 20 Desember 2013 baru selesai dikerjakan seluas 949 Ha dari 1.300 Ha yang di rencanakan.

“Kami menduga Koordinator/tim teknis/ tim pengawasan dan pengendalian tidak bekerja sesuai secara maksimal. Hasil Temuan GeRAK Aceh menemukan keganjilan dalam kegiatan tersebut yaitu tim teknis (suvervisi), tim pengawasan dan pengendalian tidak bekerja sesuai foksi masing-masing sehingga kelompok tani tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan, dan masih ada kelompok tani yang belum melakukan pekerjaan 100 persen,” imbuhnya

GeRAK Aceh menduga kasus ini memenuhi unsur telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi secara sistemik dan terencana yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA), PPTK dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana surat keputusan surat Tugas pembantu pada satker Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat (08) Tahun Anggaran 2011 yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 749/KPTS/KU.41/2/2011 Pada tanggal 2 Februari 2011.

Atas dasar tersebut, GeRAK mendesak Kejaksaan tinggi Aceh untuk dapat menindak lanjuti kasus ini secara tuntas dan transparan, berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa kasus Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun Anggaran 2011-2012 yang bersumber dari APBN dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp.10.9 miliar yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.3.8 miliar

“Kasus ini sudah memenuhi unsur terjadi dugaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara terencana dan sistematika,” tegas Hayatudin Tanjung.

Hayatudin juga mengharap agar kasus ini dapat dibuka secara transparan karena diduga bahwa kasus ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan olehDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Aceh Barat.

“Kasus ini sudah pernah dilaporkan oleh DPRK Aceh Barat berdasarkan hasil pansus, akan tetapi sampai saat ini kasus tersebut selesai-selesai, makanya kemudian kami melaporkan kembali kasus ini karena patut diduga sudah memenuhi unsur terjadi dugaan korupsi secara sistemik dan terencana,” tambah Hayatudin Tanjung.

Tunggu Laporan Tim Ahli.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Hentoro Cahyono mengatakan kalau kasus ini masih dalam penyilidikan di Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Aceh Barat. Karena saat ini, pihak Kejati sedang menunggu laporan dari Tim Ahli yang berasal dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

“Tim ahli Unsyiah baru saja mengukur tanah Cetak sawah tersebut, jadi tinggal menunggu laporan yang dibuat dari mereka, setelah itu akan diproses terus,” ujarnya

Hentoro Cahyono juga mengucapkan terima kasih kepada GeRAK Aceh yang sudah melaporkan kasus ini ke pihak Kejati Aceh, Ia juga mengharapkan pihak GeRAK untuk mengawal kasus ini sampai selesai.

“Kami akan terus pantau kasus ini sampai dengan selesai, kalau memang tidak diproses dan berkesan lamban, kami akan lakukan supervisi sampai kasus ini selesai,” harap Hentoro. (Sp)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *