Berita PilihanRampoe

Baitul Mal Aceh Minta Kajati Bentuk UPZ

Baitul Mal-KajatiBanda Aceh – Baitul Mal Aceh kembali melakukan audiensi dengan lembaga vertikal yang berada di wilayah provinsi Aceh yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati). Pada kesempatan tersebut Baitul Mal meminta Kejati membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di instansi tersebut, (Senin, 06/7/2015).

Kepala Baitul Mal Aceh, Dr Armiadi Musa MA mengatakan permintaan pembentukan UPZ ini merupakan tindaklanjut daripada instruksi presiden nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

“Selama ini juga banyak daripada pegawai yang berkerja di instansi vertikal seperti TNI, polri, dan instansi lainnya bertanya bagaimana mereka membayar zakat sedangkan waktu terima gaji mereka tidak dipotong langsung zakatnya seperti pegawai pemerintah Aceh, maka kedatangan kami juga menyahuti itu,” kata Armiadi.

Kedatangan rombongan Baitul Mal Aceh diterima langsung Kajati Aceh, Tarmizi SH, MH dan wakilnya beserta sejumlah pejabat Kejati lainnya. Ia menyambut baik kedantangan para amil zakat yang bertujuan ingin memungut zakat dari muzakki yang ada disana.

Meskipun begitu, menurut Tarmizi meminta jangan langsung dibentuk UPZ dan jangan langsung dipotong zakat dari pada muzakki disana, sebab perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu untuk meninjau aturan hukum yang membolehkan pemotongan langsung.

“Kita tidak ingin ada protes dari pegawai jika gajinya langsung dipotong, oleh karena itu butuh sosialisasi terlerbih dahulu, biar sementara siapa yang suka rela saja dulu, jangan langsung dipaksakan,” kata Tarmizi kepada rombongan amil dari Baitul Mal Aceh.

Pihaknya juga perlu mendalami berapa besaran gaji yang memenuhi nisap yang harus dikeluarkan zakat. Apalagi rata-rata pegawai gajinya ada yang tinggal sedikit karena sudah ambil kredit, sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme penghitungannya.

Ia menyebutkan, saat ini pegawai di Kejati Aceh lebih kurang ada 660 orang disana. Namun tidak semuanya mencapai nisab karena ada pegawai yang golongannya masih kecil, namun untuk jaksa rata-rata gajinya besar boleh jadi mereka yang mencapai nisab.

Dalam forum tersebut, Tarmizi langsung memerintahkan bawahannya untuk mengagendakan sosialisasi terhadap semua pegawai kejati Aceh. Hal ini dilakukan agar tidak salah faham nanti ketika gajinya mereka dipotong.

Terakhir ia juga menyatakan dukungan penuh atas gerakan zakat di Indonesia, khususnya di Aceh, sebab menurutnya potensi zakat di Aceh sangat tinggi, sehingga jika potensi itu dapat terkumpulkan, maka tidak ada lagi yang miskin di Aceh. (Sp/Arunda)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *