Berita PilihanNasional

BIN dan Kemendagri Siapkan 1.000 Intelijen di Seluruh Indonesia

Prosesi pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Marciano Norman sedangkan Gatot Nurmantyo dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko/ Kompas.com

Prosesi pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Presiden Joko Widodo melantik Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Marciano Norman sedangkan Gatot Nurmantyo dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko/ Kompas.com

Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun jaringan untuk menambah pasukan intelijen sebanyak 1.000 orang untuk memperkuat daerah, khususnya tingkat kabupaten dan kota. Demikian kata Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta, Senin (13/7/2015).

“Saat ini, perwakilan BIN di daerah sangat minim. Artinya, satu BIN itu meng-cover dua sampai tiga kabupaten-kota. Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, saya mencanangkan program 1.000 personel itu dan kita akan membangun jaringan bersama Kemendagri,” kata Sutiyoso seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta.

Sutiyoso menjelaskan, untuk memperkuat pasukan intelijen di daerah, diperlukan sinergi dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan antara pusat dan daerah.

Daerah yang akan mendapatkan tambahan personel intelijen tersebut merupakan daerah yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kebutuhan intelijen di daerah.

“Seribu personel itu akan kita ambil dari daerah yang akan kerja sama dengan Kemendagri nanti supaya diplot di daerah masing-masing. Nanti setiap kabupaten-kota paling tidak ada satu sehingga tidak satu untuk dua atau bahkan tiga kabupaten-kota,” ujarnya.

Untuk saat ini, BIN dan Kemendagri melakukan upaya deteksi dini terhadap daerah-daerah yang dinilai rawan konflik sehingga memerlukan personel intelijen ekstra.

“Kita juga mendeteksi dini dari daerah, ada Kemendagri, bupati dan wali kota, jadi harus membangun sinergi antara kita, BIN, dan Kemendagri,” katanya.

Keberadaan 1.000 personel intelijen tersebut diusahakan sudah ada sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah secara serentak.

Hal itu disebabkan adanya potensi rawan konflik yang disebabkan oleh tahapan-tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di daerah.

“Ya, ini harus bisa direalisasikan segera,” ujarnya.

(Kompas.com)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *