Berita PilihanNasional

PDI-P Apresiasi Kinerja KPK dan Polri

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (15/7/2015). Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kepada anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah terkait perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan./www.tribunnews/Herudin

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (15/7/2015). Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kepada anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah terkait perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan./www.tribunnews/Herudin

Jakarta – PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang telah bekerja dengan baik di bidangnya masing-masing. PDI-P mendorong institusi penegak hukum saling mengoreksi dan memperkuat dalam melawan segala bentuk mafia hukum, mafia narkoba, mafia impor, mafia migas dan segala bentuk korupsi.

Sekjen PDI-P Hasto Kritiyanto mengatakan, KPK tetap tidak kehilangan kewaspadaan sehingga mampu membongkar upaya penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Medan. Hasto juga mengapresiasi Polri dalam menggagalkan peredaran sabu-sabu senilai kurang lebih Rp 570 miliar.

“Prestasi KPK dalam operasi tangkap tangan dan Polri dalam pemberantasan narkoba adalah contoh positif yang membangun harapan baru bahwa aparat penegak hukum tetap bekerja keras menjawab berbagai harapan dan tuntutan masyarakat,” kata Hasto dalam keterangan pers, Kamis (16/7/2015).

PDI-P yakin bahwa jika seluruh aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama, maka gambaran Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, tenteram, dan adil bisa diwujudkan. Hasto mengatakan, saat ini hampir seluruh parpol telah merasakan bagaimana kadernya terkena operasi tangkap tangan KPK.

“Ini juga harus menjadi momentum bagi parpol untuk memperbaiki diri dan betul-betul menunjukkan kinerjanya dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan korupsi,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, skala prioritas saat ini adalah bagaimana mendorong setiap institusi penegak hukum untuk melakukan perbaikan internal, penguatan budaya hukum dan ketaatan pada hukum, peningkatan profesionalitas aparat, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.

“Berbagai bentuk politisasi hukum ataupun hukum yang tidak berkeadilan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri, harus secepatnya diakhiri. PDI-P berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, aman, dan bebas korupsi bisa diwujudkan. Syaratnya rasa saling percaya dan kemampuan koreksi yang terus-menerus dari internal institusi penegak hukum sendiri.” ucap Hasto.

Hasto juga mengingatkan bahwa tuntutan reformasi terhadap institusi peradilan mutlak dijalankan agar masyarakat mendapatkan kepastian terhadap proses peradilan yang benar-benar adil.

(www.kompas.com)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *