Berita PilihanHeadline NewsRampoe

Gubernur Aceh Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Gub-narkobaBanda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menyatakan, saat ini Aceh perang terhadap Narkoba. Hal tersebut disampaikan Gubernur, usai mendengarkan presentasi hasil penelitian Kejaksaan Tinggi Aceh, terkait dengan peredaran narkoba, di Bumi Serambi Mekah ini, (Rabu, 5/8/2015).

“Setelah berhasil keluar dari konflik dan perang yang lama, sekarang kita menghadapi perang yang lebih besar, yaitu perang melawan Narkoba,” ujar Zaini Abdullah.

Tadi, lanjut Gubernur, Kajati Aceh telah menjelaskan bahwa Aceh berada di urutan kedelapan dalam hal peredaran narkoba di Indonesia, ini adalah suatu hal yang sangat tidak kita harapkan, karena pada satu sisi kita dikenal sebagai daerah yang menerapkan Syari’at Islam tapi disisi lain kita juga dikenal sebagai daerah yang sangat tinggi tingkat peredaran narkobanya.

Untuk itu, gubernur mengajak semua pihak, para ulama dan para pengajar untuk secara bersama-sama membuat aksi nyata untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap peredaran narkoba yang sudah sangat merisaukan di Aceh.

“Harus ada kampanye yang luas untuk memberikan pemahaman dan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada para siswa mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, bahkan hingga ke dayah-dayah dan pesantren,” ujar gubernur.

Sementara itu, dalam hal menekan angka peredaran narkoba, gubernur menyarankan agar seluruh instansi dan lembaga yang ada di Aceh dapat mengalokasikan dana untuk menggelar pemeriksaan urin rutin di instansi masing-masing.

Acara tersebut juga ditandai dengan penyerahan hasil penelitian dari Kajati Aceh didampingi Rektor Universitas Syiah Kuala kepada Gubernur Aceh, unsur pimpinan DPRA, Wakapolda Aceh, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Kajati Aceh: Aceh Darurat Narkoba

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Tarmizi SH, MH, dalam pemaparan hasil penelitiannya menjelaskan, bahwa Tingkat penyalahgunaan narkotika di Aceh setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2014, Aceh menduduki peringkat ke 8 tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Kajati juga menjelaskan, dari total 5.024.300 jiwa penduduk Aceh, sebanyak 60.486 adalah pengguna narkotika. Bahkan, untuk narkoba jenis ganja (Cannabis Sativa) Aceh menjadi daerah produsen ganja terbesar di Asia Tenggara mengalahkan Thailand.

Tarmizi juga mengungkapkan bahwa, lebih dari setengah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Aceh adalah narapidana yang tersangkut kasus tindak pidana narkotika. Hal yang paling miris adalah data yang menyebutkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja dan orang dewasa, melainkan sudah merambah ke siswa SD dan SMP.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati juga menjelaskan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Aceh adalah Peningkatan kesadaran/daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba, upaya penurunan kejahatan narkoba, optimalisasi peran masyarakat/stakeholder.

Kajati juga berharap peningkatan sinergisitas antar lembaga/instansi/badan pemerintahan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, Terbentuknya forum anti narkotika di sekolah dan masyarakat, terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan keluarga bebas narkoba, serta Meningkatnya pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba/pecandu.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati juga menjelaskanberbagai hal terkait dengan strategi penanganan penyalahgunaan narkoba. Menurut Kajati, untuk menanggulangi kejahatan narkoba perlu diketahui latar belakang atau penyebab tingginya narkoba di Aceh.

“Kami memandang perlu dilaksanakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Aceh, mengetahui pola dan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, dan untuk mengetahui dan memetakan strategi dan terobosan bagaimana model yang efektif untuk pencegahan penanggulangan narkoba di Aceh,” ujar Tarmizi.

Kajati menambahkan, hasil penelitian tim dari Universitas Syiah Kuala menyebutkan, tingkat penyalahgunaan narkotika di Aceh setiap waktunya terus meningkat. Oleh karena itu tim juga melakukan penelitian dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat Aceh dan strategi pencegahannya.

Dalam presentasinya, kajati juga menjelaskan, setidaknya ada dua dua faktor utama yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan masyarakat di Aceh, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

“Faktor internal biasanya terjadi karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Sedangkan faktor eksternal adalah keluarga, teman dan lingkungan,” jelas Tarmizi.

Sementara itu, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Aceh, Kajati menekankan tiga hal penting yang harus dilakukan, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika melibatkan seluruh Stakeholder dan elemen masyarakat.

“Selanjutnya, perlu adanya kebijakan Pemda dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Aceh (Qanun, Pergub, Instruksi Gubernur), dan yang terakhir, tingkatkan sinergisitas antara lembaga/instansi/badan pemerintahan dan selamatkan generasi muda Aceh dari penyalahgunaan narkoba.”

Tujuh Rekomendasi Kajati Aceh

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan dan untuk efektifnya perumusan dan implementasi program pencegahan melalui pendekatan tersebut, Tarmizi menyampaikan tujuh rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu:

  1. Diperlukan adanya Qanun khusus tentang upaya pencegahan narkoba di Aceh atau sekurang-kurangnya peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang upaya integrasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Aceh
  2. Perlu dibentuknya Tim Khusus Anti Narkoba Provinsi (TKANP) yang dibentuk berdasarkan Pergub, dan  tim ini terdiri dari perwakilan badan-badan atau lembaga formal pemerintah di tingkat provinsi dengan tugas dan kewenangannya diatur dalam Pergub.
  3. Perlu juga dibentuk Tim Khusus Anti Narkoba kecamatan/Desa (TKAND) yang juga dibentuk berdasarkan Pergub, tim ini terdiri dari lembaga pendidikan formal, dan lembaga non pemerintah yang berupa (Dayah, LSM, OKP dan ORMAS, serta perangkat adat di tingkat desa) dengan fungsi, tugas dan kewenangannya juga diatur dalam pergub.
  4. Sebuah master plan jangka pendek dan jangka panjang wajib dihasilkan melalui rencana strategis sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Aceh, dengan memperhatikan sosio-relegius masyarakat serta sosio-kulturalnya.
  5. Implementasi master plan yang telah di desain tersebut harus secara integrasi antara BNN, lembaga/badan resmi pemerintah Aceh, tim khusus anti narkoba di tingkat provinsi dan juga tim khusus anti narkoba di tingkat kecamatan/desa.
  6. Pendekatan penyalahgunaan narkoba di Aceh harus lebih dominan dilakukan dengan pendekatan sosio-relegius dan sosio-kultural, dan tim khusus sebagai pelaksana kegiatan wajib diberi pemahaman kembali tentang kewajiban, hak dan kewenangannya dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di Aceh
  7. Sebuah pola evaluasi keberhasilan harus di desain sebaik mungkin, sehingga mampu menjadi instrumen yang valid dalam rangka melihat capaian hasil.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Asisten III SetdaAceh itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Abdurrahman Kaoy, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Kepala BB POM Aceh, BNN, Bea Cukai, Ketua KNPI Aceh serta sejumlah Kepala SKPA. (Ngah)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *