Berita PilihanHeadline NewsSigom Atjeh

17 Paket Proyek di Dinas Pengairan Aceh Berpotensi Korupsi

Ilustrasi/ kompasiana.com

Ilustrasi/ kompasiana.com

Banda Aceh – Sebanyak 17 paket proyek tahun anggaran 2013-2014 dibawah tanggungjawab Dinas Pengairan Provinsi Aceh diduga berpotensi terjadi tindak pidana korupsi dengan total keseluruhan anggaran senilai Rp. 224 Miliar. Keseluruhan proyek tersebut dikelola oleh Dinas Pengairan Aceh dan dilakukan dengan proses penunjukan langsung (PL).

Kata Askalani dalam siaran pers yang diterima Atjehlink, Kamis (6/8/2015), hasil Investigasi GeRAK Aceh pada 17 proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan Aceh, dimana salah satu unsur yang patut diduga adalah tujuan utama dilakukan penunjukan langsung untuk menghindari proses pelelangan umum secara terbuka.

“Skenario ini dirancang dengan sangat tertutup serta tidak dibuka kepada publik sebagaimana amanah UU tentang pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Katanya, proyek-proyek yang bersumber dari APBA tersebut umumnya bernilai di atas 200 juta, “tetapi kemudian Dinas Pengairan dengan mudahnya melakukan proses penunjukan langsung,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan Dinas Pengairan itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 4 tahun 2015, Perpres No 70 tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 tahun 2010 yang berbunyi setiap pekerjaan diatas Rp. 200 juta harus dilakukan proses tender kecuali dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, penaganan darurat.

“Tetapi dalam konteks ini proyek yang di PL kan oleh Dinas Pengairan Aceh sama sekali tidak memiliki hubungan dalam keadaaan tertentu,” katanya.

Berdasarkan data GeRAK Aceh terkait dengan 17 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh dinas pengairan dari tahun 2013-2014 antara lain pembangunan jetty dibeberapa tempat seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Sabang dan Aceh Utara.

Kata Askalani lagi, dugaan potensi korupsi di 17 proyek tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI  perwakilan Aceh atas keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 dengan nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tertanggal 23 Mei 2015.

Dalam hasil audit BPK-RI, ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan Adminitrasi serta volume pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaksanaan pekerjaan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kemudian proses penunjukan langsung tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun hasil pemeriksaan audit BPK-RI dilakukan pada 3 proyek yang berbeda yaitu pembangunan jetty kr Teunom Aceh Jaya, jetty di Ulee Lheuu kota Banda Aceh dan Jetty Kuala Kr Sarah Leupung Aceh Besar. (SP)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *