Berita PilihanEkonomiHeadline News

Anggaran Besar Harus Dikelola Dengan Hati-hati

APBDBanda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah berharap Rapat Koordinasi Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Aceh Tahun 2015 dapat meningkatkan sinkronisasi penggunaan anggaran daerah antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga upaya percepatan pembangunan Aceh dapat kita jalankan secara simultan.

Hal tersebut disampaikan oleh gubernur dalam sambutan singkatnya, saat membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Aceh Tahun 2015, di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM.

Dalam kesempatan tersebut gubernur menyampaikan data tentang kenaikan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan APBK selama empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup pesat.

Sebagaimana diketahui, di tahun 2011 total belanja APBA/APBK sebesar Rp. 19,730 triliun, sementara pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 22,590 triliun. Tahun 2013 anggaran kembali naik menjadi Rp. 24,682 triliun, tahun 2014 kembali naik menjadi Rp. 33,990 triliun dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 34,721 triliun.

“Dengan anggaran sebesar itu, dituntut adanya pelaksanaan program yang tepat serta pengelolaan keuangan yang akurat dan berhati-hati. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan itu harus akuntabel dan transparan sebagaimana tela diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Rapat yang mengangkat tema ‘Sinkronisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam Rangka Mendukung Suksesnya Pembangunan Nasional’ ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, DR Reydonnyzar Moenek, M Devt M.

Gubernur berharap, aturan pengelolaan keuangan ini benar-benar menjadi perhatian semua pihak, sehingga penilaian terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan di seluruh Aceh berjalan secara akurat serta mendapat penilaian yang terbaik.

“Saya perlu ingatkan bahwa masalah pengelolaan keuangan ini harus menjadi perhatian kita, sebab mulai tahun anggaran 2015 ini, ada ketentuan bahwa sistem pengelolaan keuangan harus sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, tidak boleh lagi menggunakan standar akuntansi Pemerintah berbasis Kas sebagaimana yang dilakukan selama ini,” tegas Gubernur.

Zaini menambahkan, penegasan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016.

Di dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 ini, termuat sejumlah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, dan membahas APBA/APBK untuk tahun 2016.

“Salah satu poin penting dari Permendagri ini, sebagaimana fokus yang akan kita bahas dalam rakor ini, adalah penegasan soal sistem pengelolaan keuangan yang saya sebutkan tadi,” ujar Gubernur.

Pria yang akrab disapa Doto itu menjelaskan, rujukan untuk pengelolaan keuangan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di seluruh jajaran Pemerintah daerah.

“Untuk itu, semua Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD 2016 guna mendanai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami standar akutansi ini, sehingga pengelolaan keuangan itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” imbuh Doto.

Gubernur menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional di era pemerintahan yang baru ini banyak tercurahkan untuk program pembangunan dan pemberdayaan desa. “Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, kewenangan desa harus diperkuat sehingga pembangunan desa lebih maju, mandiri, dan demokratis sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.”

Pemerintah Aceh Akan Rekrut 2.582 Pendamping Gampong

Terkait pendampingan gampong, Pemerintah Aceh akan merekrut 2.582 tenaga pendamping gampong untuk ditempatkan di sejumlah daerah. Gubernur meyakini, pada pelatihan pendamping gampong, masalah pengelolaan keuangan tentu akan menjadi salah satu materi yang menjadi fokus perhatian utama.

Doto menjelaskan, guna menjalankan amanat UU Desa tersebut, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan desa dalam APBN-P 2015. Pemerintah Aceh juga telah mengalokasikan dana BKPG kepada semua gampong yang ada di Aceh.

“Pengelolaan anggaran ini juga harus kita awasi dengan baik, sehingga penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlu saya sampaikan, bahwa KPK telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait pencegahan dalam pengelolaan dana desa,” terang Gubernur.

Berikut ini adalah poin rekomendasi KPK tersebut, yaitu:

  1. Menyediakan dukungan pendanaan dan SDM untuk validasi aset dana bergulir dan hasilnya, hingga proses serah terima.
  2. Menyusun peraturan Bupati/Walikota tentang satuan harga barang dan jasa sebagai sebagai acuan penyusunan APBDesa.
  3. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa.
  4. Mewajibkan Kepala Desa mempublikasikan RAPBDesa untuk di review masyarakat dan menyediakan saluran keluhan.
  5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri.
  6. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/kota menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparatur Pemda terkait.
  7. Menyampaikan hasil audit Inspektorat setempat kepada desa yang belum diaudit sebagai acuan.
  8. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan auditor berlatar belakang akuntansi/keuangan untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa.
  9. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang handal dan mensosialisasikannya hingga ke tingkat desa.
  10. Menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pendamping, mencakup pula tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai/melanggar aturan.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para anggota DPRA, seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) se-Aceh dan para Sekda kabupaten/kota se-Aceh ini, DR Reydonnyzar Moenek yang hadir sebagai narasumber, juga mensosialisasikan Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyususnan APBD tahun anggaran 2016 kepada para hadirin.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, didampingi T Irwan Djohan (Wakil Ketua), dan Dalimi (Wakil Ketua), juga diisi dengan sesi tanya jawab terkait dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2015. (Ngah)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *