EkonomiHeadline NewsSigom Atjeh

Terjerat Utang Miliaran Rupiah, YARA Minta Gubernur Bubarkan PDPA.

Direktur YARA Safaruddin SH

Direktur YARA Safaruddin SH/ Foto:Tribunnews.com

Banda Aceh – Terkait dengan sikap Pemerintah Aceh tetap yang  akan mempertahankan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), meski sampai kini kondisinya terus merugi, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melayangkan somasi kepada Gubenur Aceh, dan meminta Gubernur untuk membubarkan PDPA yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Bahkan perusahaan daerah ini sudah terjerat utang Rp 7,039 miliar pada pihak lain,” begitu tulis YARA dalam siaran pers yang diterima Atjehlink pada Senin (10/8/2015) .

Menurut Safaruddin SH Direktur YARA, mereka juga telah menghimbau kepada Gubernur untuk membubarkan PDPA tetapi Pemerintah Aceh dan DPRA malah ingin mempertahankan keberadaan PDPA.

”Jelas sekali Pemerintah tidak peka dengan kondisi dan keinginan masyarakat Aceh,” tulisnya.

Berikut alasan YARA meminta pembubaran PDPA:

1. Bahwa dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (PP 24/1998) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (PP 64/1999) adalah sebagai berikut:

(1)  Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.

(2)  Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

2. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Menteri di bidang perdagangan (Pasal 1 angka 2 PP 24/1998). Sedangkan, komponen laporan keuangan tahunan yang dapat diketahui oleh masyarakat meliputi (Pasal 3 PP 64/1999):

a)        Neraca;

b)        Laporan laba rugi;

c)        Laporan perubahan ekuitas;

d)        Laporan arus kas, dan

e)        Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.

3. Perusahaan (“LKTP”) selanjutnya diatur dalam Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“Kepmenperindag 121/2002”). Dalam  Pasal 2 ayat [2] Kepmenperindag 121/2002, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKTP antara lain:

1. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria:

a)  Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);

b)  Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;

c)  Mengeluarkan surat pengakuan utang;

d)  Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau

e)  Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit.

2. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian;

3. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) danPerusahaan Daerah.

4. Bahwa Sebelum dilaporkan, LKTP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik, dan khusus untuk PERSERO, PERUM, dan Perusahaan Daerah LKTP-nya diaudit oleh instansi pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus (Pasal 2 ayat [3] Kepmenperindag 121/2002).  Kepada instansi manakah LKTP tersebut harus disampaikan? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Kepmenperindag 121/2002, instansi yang menerima pelaporan LKTP adalah Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, yang merupakan unit kerja pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

5. Bahwa Di dalam Pasal 13 Kepmenperindag 121/2002 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”). Menurut Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 UUWDP, ancaman sanksi untuk pengurus perusahaan yang tidak melaporkan LKTP diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

6. Bahwa dalam beberapa hal yang telah di atur tentang perusahaan, PDPA belum melaksanakan hal tersebut, dan terus merugi dengan tidak pernah di ketahui laporan operasionalnya termasuk dana yang telah di habiskan milyaran rupiah di tambah hutang yang harus ditanggung. Dalam pandangan masyarakat, PDPA ini sudah menjadi alat untuk menghabiskan uang Negara yang seharusnya di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, bahkan Mendagri juga dalam surat klarifikasinya Nomor 903-312 Tahun 2015 terhadap APBA 2015 mengenai Evaluasi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA 2015 melarang Pemerintah Aceh memberikan penyertaan modal lagi, sebelum manajemen perusahaan daerah itu bisa kembali disehatkan oleh Pemerintah Aceh.

7. Untuk itu kami meminta Gubernur Aceh untuk membubarkan PDPA ini dalam waktu satu bulan kedepan semenjak tanggal somasi ini, jika Gubernur tidak membubarkan maka kami akan menempuh langkah hukum. (SP)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *