Berita PilihanHeadline NewsHukum

Fachrul Razi Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Turunan UUPA

Fachrul Razi (1)Jakarta – Senator asal Aceh Fachrul Razi, MIP, mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menuntaskan kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat yang tertuang didalam MoU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 (UUPA).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI itu pasca mendengarkan Pidato Kenegaraan pertama Presiden Joko Widodo.

“Sudah 10 tahun usia perdamaian Aceh, tetapi kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat belum begitu maksimal dalam penerapan poin-poin yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA, kita bisa melihat beberapa turunan UUPA, saat ini masih terjadi polemik antara Aceh dan Pemerintah Pusat karena sikap kecurigaan dan ketakutan pusat terhadap Aceh,” ujar Fachrul.

Jelang peringatan 10 tahun perdamaian, Senator peraih suara terbanyak pada pemilihan anggota DPD-RI asal Aceh itu, menuntut lima poin penting kepada Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan. Lima poin tersebut adalah;

Pertama, Fachrul Razi mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar mensahkan dan memberlakukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Kedua, meminta Presiden untuk merealisasikan tanah pertanian untuk Tapol/Napol dan korban konflik sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki.

Ketiga, Menjadikan MoU Helsinki dan UUPA sebagai materi muatan lokal pada pendidikan di Aceh, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi.

Keempat, dengan disahkan 3 PP di masa Presiden Jokowi, Fachrul mengajak semua pihak untuk kembali bekerja dengan fokusk pada isu PP dan Perpres yang belum selesai.

Adapun RPP tentang Penyerahan Prasarana Pendanaan, Personil dan Dokumen terkait dengan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara Umum. dan RPP tentang nama Aceh, dan Gelar Pejabat Pemerintah Aceh sebagaimana amanat UUPA pasal 251 ayat (3). dan 1 RPerpres tentang Penyerahan Prasarana, Pendanaan, Personel dan Dokumen terkait dengan Pendidikan Madrasah Itu Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Kelima,  Senator Fachrul Razi mendesak Pemerintah Aceh agar menjadikan 15 Agustus Sebagai Hari Bersejarah Aceh dengan Melaksanakan Sidang Tahunan di DPRA setiap tahun dengan melakukan sidang resmi tahunan melalui sidang Paripurna antara DPRA, Wali Nanggroe dan Pemerintah Aceh berkaiatan dengan perdamaian Aceh.

Politisi Kelahiran Kota Langsa itu meyakini, kelima poin tuntutan tersebut akan menjadi kado istimewa bagi masyarakat Aceh Jelang peringatan 10 tahun perdamaian Aceh. Senator Fachrul Razi mendesak 5 tuntutan agar segera direalisasikan. (Arunda)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *