Berita PilihanSigom Atjeh

70:10, Kuala Seumayam Masih Belum Ada Tanah Kuburan

Anak-anak Kuala Seumayam mandi sore di sumur bor Meunasah gampong/ Foto: Panoramio.com

Anak-anak Kuala Seumayam mandi sore di sumur bor Meunasah gampong/ Foto: Panoramio.com

Banda Aceh – Pada peringatan 70 tahun Indonesia merdeka dan 10 tahun perdamaian Aceh (MoU Helsinki), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah menampakkan kembali realitas kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan, seperti Kuala Seumayam yang belum ada tanah untuk masyarakatnya yang meninggal.

Dibungkus dengan tema 70:10, film dokumenter “ Dilarang Mati Di Tanah Ini ” menjadi bahan dalam diskusi tentang negara Indonesia dan Pemerintahan Aceh yang dinilai belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Terkesan Pemerintah Aceh lebih berpihak kepada perusahaan sawit dan menelantarkan rakyatnya.

Dalam diskusi singkat tersebut, aktivis lingkungan Jes Putra Kluet dari KPHA menilai, secara umum ada yang salah dari pengelolaan wilayah di wilayah Rawa Tripa, dan Kuala Seumayam sebagai satu gampong dalam rawa Tripa yang tidak memiliki tanah kuburan adalah salah satu contoh nyata.

“Dari informasi diperoleh, hampir seluruh gampong di rawa tripa belum memiliki peta administratif, dan ini jelas kesalahan dari Pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Iqbal Faraby Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Senin (17/8/2015) mengatakan, dalam film terlihat bahwa Pemerintah Aceh selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat masih membiarkan masyarakatnya belum merdeka di tanah sendiri.

Seharusnya, kata Iqbal, masyarakat Kuala Seumayam yang wilayah administrasi gampong/desanya sudah dicaplok HGU perusahaan sawit Kallista Alam diberikan perhatian,”bayangkan saja, masyarakat di sana pun belum mempunyai tanah kuburan, itu belum pernah ada di bumi Aceh,” katanya.

Usai berdiskusi,katanya lagi, acara ini juga melahirkan sebuah komitmen antara BEM Fakultas Hukum Unmuha dan BEM Fakultas Hukum Unsyiah, juga turut dibantu beberapa LSM, dimana proses advokasi akan dilakukan hingga menemukan titik terang.

“Kita berharap Pemerintah Aceh punya niat baik menyelesaikan masalah ini, dan jika pun masalah ini tidak menemukan titik terang di Pemerintahan Aceh, maka masalah ini akan dilaporkan ke kementrian Agraria di Jakarta,” begitu ujarnya. (Zamroe)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *