Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Menyoal RKTP dan Pengelolaan Hutan Aceh

Diskusi RKTP Aceh di Sekretariat KPHA, Pango Raya, Banda Aceh. Kamis (20/08/2015). AtjehLINK | sd

Diskusi RKTP Aceh di Sekretariat KPHA, Pango Raya, Banda Aceh. Kamis (20/08/2015). AtjehLINK | sd

Banda Aceh – Sejumlah pegiat dari lintas organisasi menggelar diskusi terfokus di Sekretariat Koalisi Peduli Hutan Aceh, di Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis (20/08/2015). Diskusi yang dipandu Rivai Ahmad S,Hut dari lembaga Rumoh Transparasi membahas seputar Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Aceh. Hadir dalam diskusi itu para pegiat dari lingkungan dan anti korupsi dari lembaga Walhi, JKMA, HAkA, GeRAK, LBH Banda Aceh, MaTA, KPHA, Rumoh transparansi, LeRem dan sejumlah jurnalis.

Menurut Ahmad Rivai, RKTP Aceh yang telah disusun dengan mekanisme tender oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2013 lalu, sampai dengan hari ini belum bisa diakses oleh masayarakat. Kata dia, pihaknya telah menyurati secara resmi Dinas Kehutanan Aceh untuk meminta salinan dokumen RKTP, namun tidak diberikan oleh dinas tersebut dengan alsan masih harus dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap dokumen itu.

Padahal, kata Rivai,  dokumen RKTP itu seharusnya sudah selesai dibuat menyusul tutup tahun anggaran 2013 lalu. Pasalnya, pekerjaan pembuatan dokumen RKTP Aceh dengan anggaran APBA tahun 2013 dengan pagu sebesar Rp 400 juta melalui mekanisme lelang sejatinya surah diserahterimakan oleh pihak ketiga kepada Dinas Kehutanan Aceh.

“Ini aneh, dishut masih belum mau memberikan dokumen itu untuk diketahui publik. Bahkan kami harus mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh. Hal ini menunjukkan dishut Aceh tidak peka soal pelayanan pbulik dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab,” kata dia.

Dijelaskan Rivai, penyusunan dokumen RKTP Aceh telah dilakukan pada tahun 2013 lalu melalui pelelangan di laman LPSE provinsi Aceh. Pemenang tender adalah salah satu perusahaan konsultan dengan penawaran Rp 395 juta.

Sementara Baihaqi, dari LSM MaTA dalam diskusi itu menyoroti ada kemungkinan dugaan korupsi dalam proyek penyusunan RKTP Aceh. Ia menjelaskan, jika proyek penusunan RKTP dilelang oleh pemerintah Aceh pada tahun 2013, maka seharusnya paling lambat akhir tahun anggaran pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, terang dia, maka  hasilnya dalam hal ini dokumen RKTP sudah menjadi milik publik dan menjadi pedoman pengelolaan hutan Aceh.

Sedangkan  juru bicara KPHA, Efendi Isma mengatakan, Dinas Kehutanan Aceh terkesan sangat menutupi keberadaan RKTP yang sejatinya adalah dokumen milik publik. Di samping itu, kata dia, Aceh juga sedang memprsiapkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk 7 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Aceh.

“Seharusnya RKTP ini menjadi salah satu pedoman penyusunan rencana pengelolaan KPH di Aceh,” terang Efendi.

Menjadi pertanyaan kemudian, kata dia, apa yang dijadikan pedoman oleh Dinas Kehutanan Aceh dalam menyusun RPHJP KPH? jika ternyata RKTP belum selesai dikerjakan meskipun telah melewati dua tahun anggaran setelah dilelang pada tahun 2013 lalu.

Beranjak dari fakta itu, sambung Efendi, maka kelihatan ada yang aneh dengan tata kelola pemerintahan Dinas Kehutanan Aceh. Karena itu, terang dia, perlu ada upaya untuk mendorong Dinas Kehutanan Aceh agar lebih terbuka dalam mengelola hutan Aceh. (sd)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *