Berita PilihanHeadline NewsPolitik

Ghazali Abbas Dukung Lembaga Wali Nanggroe Dibubarkan

Ghazali Abbas Adan (Foto: http://fisip.unsyiah.ac.id)

Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh Ghazali Abbas Adan, menyerukan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa untuk membubarkan Lembaga Wali Nanggroe.

“Saya mendukung lembaga wali nanggroe dibubarkan sebagaimana disuarakan mahasiswa pada demo kemarin,” ujar Ghazali Abas dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di aula kantor Kesbangpol Linmas Aceh, Jumat (28/08/2015).

Menurut Ghazali Abbas, sejak lembaga Wali Naggroe dibentuk dan disahkan dengan qanun Aceh pada 2012 lalu, hingga hari ini belum menunjukkan nilai kemanfaatan bagi rakyat Aceh.

Di samping itu, kata dia, lembaga tersebut  sudah terlalu banyak menyedot anggaran keuangan Aceh. Akan tetapi nilau uang yang telah dihabiskan sangat tidak sebanding dengan nilai manfaat yang dihasilkan.

“Wali Nangroe tidak berguna bagi masyarakat. Abeh peng mantong (menghabiskan uang saja). Saya mendukung demo mahasiswa kemarin yang minta dibubarkan lembaga wali nanggroe,” tutur Ghazali Abbas.

Lebih jauh, Ghazali menyebut lembaga wali nanggroe yang ada sekarang liar alias ilegal. Pasalnya, kata dia, paska pengesahan DPR Aceh sampai dengan sekarang, Qanun Lembaga Wali Nanggroe belum beroleh persetujuan dari pemerintah pusat.

“Qanun wali nanggroe itu meulanggeh (melanggar),” tegasnya lagi.

Hal itu, sambung Ghazali, berimplikasi pada penggunaan keuangan Aceh yang selama ini telah dialokasikan untuk atas nama kelembgaan wali nanggroe. Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan lembaga wali nanggroe.

“Jadi, kinerja, kemanfaatan dan keuangan lembaga wali nanggroe harus diaudit oleh BPK,” kata dia.

Disinggung soal keberadaan wali nanggroe adalah perintah konstitusi dalam hal ini UUPA, Ghazali mendalilkan soal kemanfaatan keberadaan lembaga itu. Jika semangatnya untuk pemersatu kehidupan adat di Aceh, terang Gahzali, sudah ada Majelis Adat Aceh (MAA) yang ngurusin masalah adat.

Di samping itu, terang dia lagi, inisiatif perwujudan lembaga wali nanggroe semangatnya adalah untuk Hasan Tiro, karena perjuangan yang bersangkutan untuk Aceh.

‘”Kalau untuk Hasan Tiro lembaga itu sudah tepat. Karena nilai perjuangan dan kapasitas keilmuannya termasuk tentang islam sangat mumpuni, ” ucap Ghazali Abbas.

Namun, kata dia lagi, sebagai lambang pemersatu, Wali Nanggroe saat ini sama sekali tidak bisa melaksanakan fungsi dimaksud. “Contohnya saja polemik konflik gubernur dan wakilnya, mana peran wali untuk mempersatukan mereka?,” gugat Ghazali.

Karena itu, menurut Ghazali, tuntutan untuk membubarkan lembaga wali nanggroe sudah tepat. Sebelumnya, pada hari Kamis (27/08/2015) kemarin sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Kota (JMK) berunjuk rasa ke gedung DPR Aceh. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut lembaga wali nanggroe dibubarkan karena dinilai tidak bermanfaat untuk rakyat Aceh.

Tentang sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar hari ini, Ghazali menuturkan hal itu adalah salah satu tugas anggota MPR RI dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain Ghazali Abbas, turut hadir sebagai pemateri dalam kegiatan itu Muhammad Saleh, yang berbicara seputar NKRI dan Kebhinnekaan antara Harapan dan Kenyataan. Ada juga   Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH,MH yang menyampaikan materi UUD Tahun 1945 Dari Masa Ke Masa; Bagaimana Memposisikan DPD.

Hadir dalam kegiatan itu seratusan peserta dari lintas elemen di antaranya aparatur Gampong Se-Kota Banda Aceh, perwakilan pengurus OKP, pengurus Ormas, organisasi mahasiswa dan media massa. (Sd)

1 comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *