Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Walhi Aceh Ingatkan Gubernur Soal Pembangunan Jalan Bulohseuma

 

Foto ilustrasi@acehkita

Foto ilustrasi@acehkita

Banda Aceh – Pembangunan jalan Bulohseuma-Singkil seperti dijanjikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, adalah langkah maju untuk membuka akses para penduduk di daerah tersebut. Akan tetapi, dalam rangka itu Pemerintah Aceh   juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kerugian ekologi yang mungkin timbul terdampak pembangunan jalan dimaksud.

Demikian disampaikan oleh Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya kepada media ini, Sabtu (05/09/2015). Menurut Muhammad Nur, yang perlu diingat oleh Pemerintah Aceh bahwa daerah Aceh Selatan juga sedang digempur oleh kegiatan pertambangan dengan luasan mencapai 60 ribu hektar lebih. Selain itu, juga ada kawasan Hak Guna Usah (HGU) mencapai luasan  23 ribu hektar lebih.

Selain itu, kata Muhammad Nur, kegiatan ilegal logging di daerah itu juga semakin parah. Di samping alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit ditambah curah hujan yang tinggi.

“Artinya ada variabel yang harus analisis terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga bencana banjir, longsor tidak lagi menjadi langganan bagi Aceh Selatan. Tentu kami mendukung setiap pembangunan yang memenuhi unsur hukum dan etika pembangunan. Sepanjang pembangunan jalan itu bukan karena ada kepentingan bisnis perkebunan sawit, pertambangan maupun kegiatan lain yang dapat menganggu ekosistem,” kata Muhammad Nur.

Direktur Walhi Aceh ini menyarankan, jalan Bulohseuma- Singkil sebaiknya mengunakan konstruksi jalan layang atau fly over.  Hal itu, sebut M Nur, selain jalan itu tidak menjadi tanggul yang dapat membuat Trumo-Singkil Tenggelam, jalan tersebut juga menjadi objek wisata yang dapat memberi pendapatan kepada daerah tersebut dari sektor wisata. Selain itu, lanjut dia, biaya perawatan fly over lebih murah.

“Walhi Aceh ingin memastikan sumber utama masyarakat Buloseuma yaitu madu terjaga dengan baik dari hasil sumberdaya alam yang berkelanjutan,” tutur M Nur.

Walhi Aceh juga meminta Dinas Kehutanana, BKSDA, Pemda Aceh Singkil dan Pemerintah  Aceh Selatan, untuk  menjaga komitmennya yang sudah ditandatangani bersama pada tahun 2010 lalu terkait perlindungan Rawa Singkil dari kegiatan manusia yang menghancurkan fungsi rawa.

“Walhi Aceh meminta pemerintah Aceh untuk menghitung sebelum pembangunan jalan dilanjutkan,” pinta M Nur.

Disebutkan M Nur, secara geografis Aceh Selatan berada pada ketinggian di atas 500 kaki dari permukaan laut. Kondisi geografis seperti ini, kata M Nur,  jika salah mendesain pembangunan, maka Aceh selatan tidak pernah bisa keluar dari ancaman ekologis jangka panjang. “Tentu kami mengkhawatirkan kondisi yang akan dihadapi masyarakat Aceh Selatan jauh lebih parah dari kondisi yang didera salama ini atas kesalahan pembangunan dan perizinan yang menghancurkan kekayaan alam Aceh Selatan oleh industri besar,” imbuhnya.

Sebelum pembangunan jalan itu dilanjutkan, terang M Nur, pihaknya meminta kepada Pemerintah Aceh agar  dapat memastikan pembangunan itu untuk kepentingan siapa.

“Jjika benar untuk akses masyarakat, maka tidak perlu ada peningkatan badan jalan, status peningkatan jalan Bulohseuma-Singkil terindikasi ada kepentingan pengangkutan hasil tambang, perkebunan dan sebagainya hasil eksploitasi SDA di kawasan itu oleh pemilik modal. Sudah menjadi rahasia umum dimana pemerintah dengan mudah memberikan ruang dan menyediakan infastruktur untuk idustri besar perkebunan, pertambangan atas nama investasi ekonomi orang kaya. Kami khawatir niat baik membantu masyarakat jusru hanya kedok belaka,” tutup M Nur. (SP/al1)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *