Berita PilihanHeadline NewsHukum

11 Tahun Munir Dibunuh, Pemerintah Masih Abai HAM

 

Aktivis HAM Aceh menggelar aksi peringatan 11 tahun kematian Munir di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (07/09/2015). AtjehLINK | Jes

Aktivis HAM Aceh menggelar aksi peringatan 11 tahun kematian Munir di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (07/09/2015). AtjehLINK | Jes

Banda Aceh – Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh menggelar aksi peringatan 11 tahun tewasnya aktivis HAM Indonesia, Munir. Aksi yang dimotori oleh Kontras Aceh tersebut berlangsung selama dua jam di Simpang Lima, Banda Aceh. Senin (07/09/2015). Selain para pegiat HAM, turut hadir sejumlah tokoh dalam aksi tersebut di antaranya anggota DPR Aceh Kausar dan Bardan Sahidi.

Koordinator Kontras Aceh yang juga penanggungjawab aksi, Hendra Saputra dalam orasinya mengutarakan, sudah 11 tahun Munir tewas dibunuh oleh kekuasaan Negara, akan tetapi proses penyelesaian kasusnya masih sangat lambat serta terkesan jalan ditempat. Pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, sungguh tidak menunjukan niat yang baik terkait dengan penyelesain kasus Munir dan berbagai kasus pelanggaran HAM lain di Indonesia.

Menurut Hendra, penyelesaian kasus pembunuhan Munir sampai sekarang hanya mampu menyentuh pelaku lapangan saja. Akan tetapi, lanjut Hendra, aktor intelektual pembunuhan Munir belum mampu diungkap, malah terkesan dilindungi oleh Negara.

“Yang lebih menyakitkan lagi bagi proses penegakan hukum dan HAM pelaku lapangan pembunuhan Munir diberikan pembebasan bersyarat pada saat awal rezim Jokowi-JK berkuasa. Orang yang terindikasi pelaku intelektual malah diberikan ruang dalam pemerintah Jokowi,” tutur Hendra.

Seharusnya, sambung Hendra, kasus pembunuhan Munir menjadi pintu masuk bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lain di Indonesia secara umum dan Aceh pada khususnya. Kalau kasus-kasus pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan maka kita tidak akan pernah menantap masa depan yang lebih baik, karena kita membiarkan terjadinya proses keberulangan kejadian. Saat ini bisa jadi Munir yang menjadi korban tidak tertutup kemungkian besok ada saudara kita yang lain lagi menjadi korban,” ujar Hendra.

Hendra menambahkan, Munir yang dibunuh pada tangggal 7 September 2004 dengan cara diracun melalui makanan saat berada dalam pesawat dari Jakarta menuju Belanda, punya catatan memori yang baik dengan Aceh. “Terutama dalam melakukan advokasi-advokasi pelanggaran HAM di Aceh, dimana munir mampu mengkampanyekan kasus-kasus pelanggaran HAM Aceh baik ditingkatan nasional maupun international,” sebut Hendra.

Merujuk pada fakta tersebut, kata Hendra, pihaknya mendesak kepada Pemerintahan Jokowi – Jk untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan munir dan mengungkap aktor intelektualnya. Mendesak pemerintah Jokowi-Jk untuk mencabut surat klarifikasi terkait dengan Qanun No 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta memerintahkan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menjalankan Qanun tersebut.

“Selain itu, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaiakan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia dengan membentuk Undang-Undang KKR,” pungkas Hendra. (SP/al1)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *