Berita PilihanHeadline NewsSigom Atjeh

Ini Usulan Ghazali Abbas untuk Aceh ke Bappenas

gHAZALIJakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPD RI Ajiep Padindang yang turut dihadiri oleh Tim Anggaran Komite I, II dan III tersebut dengan pokok pembahasan  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

“Kami berharap akan diberikan informasi sekilas tentang RAPBN 2016, paling tidak capaian pajak dalam APBN 2015” ujar Ajiep Padindang, Senator asal Sulawesi Selatan ini ketika memberikan sambutan saat mengawali pembukaan raker.

Dalam raker tersebut, Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo beserta jajarannya. Sedangkan Menteri PPN/Bappenas diwakili oleh Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Imron Bulkin, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata beserta jajarannya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, tantangan APBN ke depan meliputi empat hal yaitu Ruang Fiskal terbatas, Mandatory Spending dan belanja wajib relative besar, kualitas belanja yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal 2016 yang terdapat dalam RKP 2016 yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Yang didalamnya, kata dia, ada tiga dimensi pembangunan, pertama dimensi pembangunan manusia, kedua dimensi pembangunan sector unggulan dan ketiga dimensi pemerataan dan kewilayahan.

“Gambaran umum RAPBN 2016 diharapkan mampu mencapai target pembangunan yang meliputi Tingkat Kemiskinan 9-10%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,2% – 5,5%, Gini Ratio 0,39, IPM 70,1. Penerimaan perpajakan didasarkan pada outlook penerimaan tahun 2015 dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 14,5%, pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN. Transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja K/L, dalam rangka penguatan peran daerah dalam pemerataan pembangunan dan implementasi desentralisasi fiscal”, papar Mardiasmo.

Sedangkan Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan, dari 9 agenda Prioritas-Nawa Cita Presiden Joko Widodo, kementeriannya sudah mempersiapkan RKP 2016 mengenai Norma Pembangunan Kabinet Kerja yang berisi membangun untuk manusia dan masyarakat, upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Sementara itu Senator asal Provinsi Aceh Ghazali Abbas Adan dalam raker tersebut kembali mengingatkan Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas agar Pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat danberlandaskan kebutuhan rakyat.

“Jangan memaksakan untuk membangun tetapi masyarakat tidak membutuhkannya”, kata Ghazali Abbas sambil menyerahkan usulan Program Pembangunan Provinsi Aceh yang diterimanya dari Bappeda Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

Ghazali Abbas menambahkan, selain sebagai wakil rakyat, ia juga mewakili pemerintah daerah di tingkat pusat. Oleh karena itu, apa yang ia serahkan tersebut merupakan usulan-usulan yang telah ia terima dari pemerintah daerah, baik yang dikirim maupun melalui serapan aspirasi masyarakat saat dirinya melakukan reses.

“Usulan program ini agar mendapat perhatian serius dan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat demi kemakmuran rakyat Aceh,” tegas Ghazali Abbas yang mewanti-wanti pihak Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.

Di akhir pertemuan, Wakil Menteri Keuangan menyahuti permintaan senator dari Aceh tersebut.

“Mari Pak Ghazali kita kawal bersama dana-dana pembangunan yang sudah dan akan ditransfer ke Aceh,” demikian ajak Mardiasmo.

Berikut ini daftar usulan untuk pembangunan di Aceh yang diserahkan Ghazali Abbas ke Bappenas dan Menteri Keuangan dalam raker tersebut yang salinannya turut dikirimkan ke AtjehLINK:

Percepatan Penyelesaian Pembanguan Dan Peningkatan Ruas Jalan Nasional Lintas Tengah

  1. Jalan Jantho – Keumala (belum tembus)
  2. Jalan Keumala-Tangse-Geumpang (perlu peningkatan)
  3. Jalan Geumpang – Pameu (belum tembus)
  4. Jalan Pameu-Angkup (belum diaspal)
  5. Jalan Bireuen-Takengon, segmen Lampahan- Simpang Teritit (percepatan penyelesaian, karena rusak parah
  6. Ruas jalan strategis nasional lingkar Simeulue
  7. Peningkatan Jalan Celala (Aceh Tengah) – Beutong Ateuh (Nagan Raya)
  8. Pengembangan Jalan kota Banda Aceh untuk menghindari macet; Ply Over Simpang Surabaya- Chik Di Tiro, Underpass Beurawe, Ply Over Jambo Tape-Mohd Daud Beureuah.
  9. Pembanguan Jalan Lingkar Banda Aceh-Aceh Besar (BORR); Ulee Lheu-Krueng Cut-Baitusssalam-Blang Bintang-Aneuk Galong-Darul Imarah-Ketapang-Simpang Rima-Ulee Lheue
  10. Pembangunan Terowongan Gunung Kulu, Gunung Paro dan Geureutee, sedang studi dan penyusunan DED
  11. Program peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Singkil

Pembangunan dan Penyelesaian Bendungan dan Irigasi

  1. Penyelesaian irigasi Lhok Gusi Aceh Barat
  2. Perbaikan Irigasi Batee Pidie
  3. Pembangunan bendung dan irigasi Tiro-Truseb
  4. Percepatan penyelesaian bendung dan irigasi Krueng Pasee
  5. Percepatan pembangunan waduk dan irigasi Krueng Keureutoe
  6. Pembangunan Bendungan Sungai Lawe Alas di Kabupaten Aceh Tenggara.
  7. Rehabilitasi irigasi kewenanangan pusat di Aceh sebanyak 13 daerah irigasi
  8. Penahan Ombak di Pantai Pasie Lhok Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie
  9. Pembangunan tanggul pengendalian banjir Kabupaten Aceh Singkil, DED sudah ada, Amdal Tahun 2015 selesai.

Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan

  1. Peningkatan pelabuhan Malahayati Aceh Besar
  2. Peningkatan Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara
  3. Pembangunan Pelabuhan Teluk Surin Abdya
  4. Peningkatan Pelabuhan Kuala Langsa

Pembangunan Bidang Kesehatan

  1. Peningkatan status RSUD Aceh Singkil dari Type C ke Type B, memerlukan alat kesehatan (Alkes)
  2. Percepatan Proses pinjaman dari KFW Jerman untuk Pembangunan Rumah sakit Regional di Aceh
  3. Pembangunan Rumah sakit di Aceh Jaya
  4. Peralatan kesehatan untuk RSU Cut Nyak Dhien Aceh Barat

Regulasi Kekhususan (Lex Specialis) Aceh berkaitan dengan dana dan pembangunan

  1. Percepatan Penerbitan PP Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe
  2. Peraturan untuk menjalankan Pasal 192 UUPA tentang zakat sebagai pengurang pajak terhutang, sehingga muslim di Aceh tidak double payment
  3. Usulan agar dana Otsus Aceh agar permanen sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006

 Lain-Lain

  1. Pembangunan Mapolres Aceh Tengah
  2. Penataan Lapangan Pacuan Kuda dan Tribun Belang Bebangka Aceh Tengah
  3. Dana Migas Aceh Aceh mendapatkan 70% untuk gas dan minyak. Berdasarkan PP 55 dari minyak 55 % dan dari gas 40 %. Sedangkan UU Nomor 11/2006 dari minyak 15 % dan dari gas 30 % sehingga total berdasarkan PP 55 dan UU 11 masing-masing 70 %.
  4. Penyelesaian salah hitung bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari tambang Migas antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama 10 tahun,  2003-2013.  Seharusnya 90 %  tetapi dibagi 45 % utk Aceh Utara dengan alasan Tambang Migas di laut (out source) padahal tambang migas semua di darat (on source). (BAB X Pasal 18 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB)
  5. Pembangunan Kampus IPDN dan Pasar Baru di Sabang
  6. Pembangunan Pasar Baru di Sabang
  7. Khusus untuk Kota Subulussalam dan Aceh Tamiang, rincian program usulan dibuat dalam dokumen terpisah. (SP/al1)]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *