Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Myanmar Belajar Konflik dan Pengelolaan SDA di Aceh

Forum Pertukaran Belajar Indonesia-Myanmar, Kamis (10/09/2015) di Banda Aceh.  AtjehLINK |sd

Forum Pertukaran Belajar Indonesia-Myanmar, Kamis (10/09/2015) di Banda Aceh. AtjehLINK |sd

Banda Aceh – Sejumlah aktivis dari negara Myanmar bertandang ke Aceh. Para aktivis dari negara itu datang ke Aceh untuk belajar tentang pengelolaan dan konlik sumber daya alam di Aceh paska daerah ini damai setelah 32 tahun berada kondisi konflik politik. Sejumlah delegasi Myanmar melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai kalangan di Aceh, Kamis (10/09/2015) yang berlangsung di Sulthan Hotel, Peunayong, Banda Aceh.

Dalam forum yang dinamai  ” Pertukaran Belajar tentang Sumber Daya Alam dan Transisi: Myanmar-Indonesia tersebut, pada sesi pagi sampai sore hari, ada sejumlah aktivis Aceh yang memaparkan sejumlah  persoalan terkait pengelolaan SDA Aceh paska konflik, di antaranya Dewa Gumay (FFI), Dede Suhendra (WWF), Evi Zein (aktivis perempuan), Yarmen Dinamika (Serambi Indonesia) Mustiqal Syahputra (LBH), Jes Putra (Yayasan PeNA) Farwiza (Yayasan HAkA), dan Zulfikar Arma (JKMA).

Sedangkan sesi malam hari, para aktivis dari negeri Mayanmar tersebut dijamu diskusi oleh anggota DPR Aceh, Kausar dan Bardan Sahidi serta anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar.

Di hadapan pegiat Myanmar, sejumlah aktivis Aceh menjelaskan sejumlah keberhasilan pengelolaan sumber daya alam Aceh paska konflik. Selain itu, beberapa kegagalan tata kelola pemanfaatan SDA Aceh termasuk yang merusak lingkungan juga diperbincangkan dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut.

Yarmen Dinamika, Evi Zein dan Dewa Gumay, dalam pemaparannya menyoroti  sejarah dan watak konflik (termasuk konflik SDA) Aceh, tsunami, proses perdamaian Aceh, peran mantan kombatan dalam konteks pengelolaan SDA paska konflik, syariat islam dan isu gender di Aceh.

Sementara Dede Suhendra, Mustiqal Syahputra dan Farwiza meyampaikan presentasi mereka terkait dengan ekstraksi legal peran TNI dan mantan kombatan di sektor kelapa sawit dan pertambangan di era otonomi khusus, perjanjian damai dan reformasi bisnis TNI, serta peran TNI dan mantan kombatan dalam penguasaan dan konflik lahan di Aceh.

Sedangkan Jes Putra menyoroti keberhasilan dan kegagalan keterlibatan mantan kombatan sebagai penjaga hutan Aceg untuk mengontrol ekstraksi ilegal. Sementara Zulfikar Arma berbicara seputar dampak ekstraksi ilegal dan keterlibatan TNI dan manatan kombatan di sektor sumber daya pada masyarakat adat.

Sebaliknya, sejumlah aktivis dari Myanmar juga menceritakan bagaimana tata kelola dan pemanfaatn SDA di negara mereka. Menurut salah satu aktivis Myanmar, Jessica, pengelolaan SDA di negara Myanmar tidak cukup baik. Pasalnya, sejak 67 tahun lalu negara tersebut dilanda perang saudara. Selain itu, pemerintah yang dipegang militer cenderung membuat pemanfaatan SDA tidak berpihak kepada rakyat.

Sebagaimana diketahui, Myanmar dan Indonesia sama-sama bertransisi dari rezim diktator militer dan konflik bersenjata kepada bentuk pemerintahan yang demokratis. Kedua negara ini juga memiliki banyak daerah di mana kelompok tertentu hidup di wilayah kawasan hutan yang luas, dengan beragam sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, serta  penting bagi keberlanjutan ekosistem.

Terlebih, karakter rezim di dua negara ini ditandai dan difasilitasi dengan penebangan hutan berlebihan serta eksploitasi sumber daya alam oleh pihak militer beserta kroni ekonomi dan politiknya. Di Myanmar, praktik demikian tidak hanya merusak hutan, tetapi  juga memperburuk konflik bersenjata dan mengakibatkan pengungsian masyarakat setempat.

Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama Walhi Aceh dengan asia justice and rights (ajar) BEWG dan Forest Friends. (sd/al1)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *