Berita PilihanHeadline NewsSigom Atjeh

Minta Pembebasan 2 Wartawan di Polres Lhokseumawe, PPWI Surati Kapolri

Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melayangkan surat Kepada Kapolri, Kejagung dan Mahkamah Agung dan jajarannya. Surat bertanggal 10 September 2015 yang turut ditembuskan ke Presiden dan berbagai lembaga negara lain itu, guna merespon dan meminta pembebasan dalam kasus penahanan dua wartawan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)  oleh Polres Lhokseumawe, yang disangkakan melakukan perbuatan mencemarkan nama baik salah satu anggota DPRA, karena membuat dan memuat berita terkait anggota dewan tersebut di media online BeritaAtjeh.Net. (Baca juga: Cage Lapor Dua Wartawan ke Polisi, Ini Sikap PPWI)

Berikut ini selengkapnya, surat yang ditandatangani oleh ketua PPWI pusat, Wilson Lalengke dan salinannya turut dikirimkan ke AtjehLINK, Sabtu  (12/09/2015):

Kepada Yth.

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia
  3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Kepala Kepolisian Daerah Aceh
  5. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
  6. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh
  7. Kepala Kepolisian Resort Lhokseumawe
  8. Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
  9. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

di – Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan hormat,

Merespon kasus pelaporan dua anggota PPWI, jurnalis media online BeritaAtjeh.Net dengan situs berita www.beritaatjeh.net atas nama Umar Efendi dan Mawardi oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh ke Polres Lhokseumawe dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik atas pemberitaan tentang oknum anggota DPRA tersebut, dan tindakan penahanan kedua jurnalis itu oleh Kepolisia Resort (Polres) Lhokseumawe, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa PPWI dengan tegas MENOLAK KRIMINALISASI kedua jurnalis dimaksud oleh pihak aparat Polres Lhokseumawe. Pernyataan sikap PPWI secara rinci terlampir bersama surat ini.

Beberapa alasan atas penolakan kriminalisasi terhadap dua jurnalis ini adalah sebagai berikut:

  1. Berita yang ditulis oleh Mawardi sebagai wartawan di media online BeritaAtjeh.Net dan ditayangkan oleh Umar Efendi sebagai pimpinan redaksi di situs media online tersebut adalah fakta, merupakan kejadian sesungguhnya, sesuai data lapangan, bukan sebuah kebohongan atau fitnah.
  2. Kedua jurnalis menggunakan inisial (AI) untuk merujuk kepada seseorang oknum anggota DPRA yang menjadi objek pemberitaan. Hal itu sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku di negeri ini.
  3. Kedua jurnalis menggunakan istilah “Diduga” dalam pemberitaannya, baik pada judul tulisan maupun dalam isi pemberitaan.
  4. Berdasarkan pernyataan Kadivhumas Polri melalui salah satu pejabat setingkat Kepala Bagian pada sebuah seminar di Gedung Dewan Pers beberapa waktu lalu berpendapat bahwa pasal 27 UU No. 12 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan dalam menjerat kedua tersangka adalah “pasal karet” yang tidak layak digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hingga saat ini, aturan pelaksanaan peundangan terkait pasal 27 UU No. 12 tahun 2008 tersebut belum ada, sehingga penggunaan pasal ini sangat kental dengan aroma “untuk memuaskan” rasa sakit hati, dendam, iri, dengki, dan sifat negatif manusia yang menjadi obyek pemberitaan, bukan untuk kepentingan hukum dan keadilan.
  5. Oknum Kanit Tipiter yang memproses kedua jurnalis tersebut yakni Aipda Edi Saputra saat ini berstatus sebagai terlapor tindak kriminal pemerkosaan terhadap istri tahanan atas nama Ellens Natalia Laurens yang dilaporkan ke Polres Lhokseumawe sejak tanggal 24 Juni 2015, yang hingga kini belum diproses sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa oknum aparat polisi terduga tindak pidana kriminal masih menjalankan tugas penyidikan dan pengambilan tindakan hukum terhadap masyarakat? Kondisi status terlapor dugaan tindak kriminal terhadap oknum Kanit Tipiter tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada obyektivitas dan kualitas pemeriksaan terhadap para tersangka yang ditanganinya.
  6. Secara moral, laporan anggota DPRA tersebut sesungguhnya merupakan delik aduan yang memalukan karena dengan pelaporan tersebut menunjukkan bahwa sang oknum anggota dewan tidak memahami tugas dan fungsi kontrol masyarakat melalui jurnalisme atas kinerja pejabat publik, termasuk sikap dan perilaku yang bersangkutan di depan publik. Pada kondisi ini, secara hukum, polisi dapat menggunakan hak diskresi untuk menolak menindak-lanjuti pengaduan yang memalukan seperti itu.
  7. Dampak dari penahanan dan kriminalisasi jurnalis atas Umar Efendi dan Mawardi, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh buruk terhadap upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengembangkan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berlandaskan moralitas keagamaan Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Aceh melalui Asisten Bidang Pemerintahan pada acara pelantikan pengurus DPD PPWI Aceh, tanggal 26 Maret 2015 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sistim pemerintahan yang bersih dan transparan hanya dapat diwujudkan melalui kehadiran mekanisme kontrol masyarakat yang ketat terhadap setiap pejabat publik dan kebijakan pemerintah.
  8. Berdasarkan pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945, dan diktum (b) konsideran UU No. 40 tahun 1999, kriminalisasi dan penahanan kedua jurnalis media online BeritaAtjeh.Net yang adalah juga anggota PPWI Aceh Utara merupakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh aparat di Polres Lhokseumawe. Hak menyatakan pikiran/pendapat dan hak mendapatkan informasi adalah Hak Azasi Manusia yang sangat hakiki atau HAM yang paling azasi dari setiap warga negara. Oleh karena itu, penetapan dan penahanan warga masyarakat karena tulisannya di media massa, termasuk media sosial, adalah pelanggaran HAM.

Sesuai dengan pernyataan sikap penolakan kriminalisasi jurnalis dan uraian tersebut di atas, atas nama seluruh pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia, dengan ini kami MENUNTUT PEMBEBASAN ANGGOTA PPWI, jurnalis media online BeritaAtjeh.Net atas nama Umar Efendi dan Mawardi dari proses kriminalisasi dan penahanan keduanya oleh Polres Lhokseumawe sesegera mungkin.

Demikianlah Surat Tuntutan Pembebasan Anggota PPWI, Jurnalis Media Online BeritaAtjeh.Net ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak-bapak Pejabat Pimpinan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menghormati dan menghormati kerjakerja jurnalisme, dan memenuhi tuntutan PPWI ini, kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPWI

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

 No. KTA: 07-11-007

Tembusan:

Kepada Yth.

  1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Ketua DPR RI di Jakarta;
  3. Menteri Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;
  4. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
  5. Ketua Kompolnas di Jakarta;
  6. Kepala Bareskrim Polri di Jakarta;
  7. Kepala Divisi Propam Polri di Jakarta;
  8. Kepala Divisi Humas Polri di Jakarta;
  9. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
  10. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
  11. Kepala Bidang Propam Polda Aceh di Banda Aceh;
  12. Bupati Aceh Utara di Lhoksukon;
  13. Ketua DPRK Aceh Utara di Lhoksukon;
  14. Ketua DPD PPWI Aceh di Banda Aceh;
  15. Ketua DPC PPWI Aceh Utara di Lhoksukon;
  16. Ketua DPD-PPWI se-Indonesia;
  17. Ketua DPC PPWI se-Indonesia;
  18. Ketua Simpul PPWI se-Indonesia;
  19. PPWI Media Group di tempat;
  20. Pimpinan Redaksi media nasional dan daerah di tempat;
  21. Keluarga Umar Efendi dan Mawardi di Aceh Utara;
  22. Pertinggal. (SP/al1)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *