Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Warga di Nagan Raya Minta Perusahaan Sawit ‘Angkat Kaki’

Air mulai menggenangi pemukiman dan rumah warga Gampong Kuala Seumayam, Kecamtan Darul Makmur, Nagan Raya, Seni (14/09/2015). AtjehLINK | Topan)

Air mulai menggenangi pemukiman dan rumah warga Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Senin (14/09/2015). AtjehLINK | Topan)

Nagan Raya –  Warga Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya menggelar diskusi dengan sejumlah pegiat dari Walhi Aceh dan Koalisi NGO HAM, Senin (14/09/2015). Pertemuan berlangsung di rumah Keuchik Kuala Seumayam yang bertempat di Gampong Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur.

Pemukiman warga Gampong Kuala Seumayam saat ini menempati area seluas 1,5 hektar dalam area HGU salah satu perusahaan sawit. Mereka bermukim di tempat itu sejak belasan tahun dan terpaksa hijrah dari tanah pertapakan desa mereka yang lalu semasa konflik Aceh sedang berkecamuk.

Sekretaris Gampong Kuala Seumayam, Busra, dalam pertemuan itu mengutarakan, warga desa tersebut belum merasakan hidup selayaknya rakyat merdeka, meskipun negeri ini diklaim sudah merdeka selama 70  tahun sejak 1945.

“70 Tahun Indonesia merdeka, masyarakat kuala seumayam belum merasa kemerdekaan,” kata Busra.

Dalam diskusi itu Busra mengisahkan, para warga desa kuala seumayam sangat berharap agar Pemerintah Nagan Raya dan Pemerintah Aceh memperhatikan hak-hak hidup mereka yang layak termasuk hak atas tanah, faslitas publik dan lapangan kerja serta lingkungan yang aman.

Kami, kata Busra menuntut agar dialokasikan lahan untuk desa kami ini seluas 4 hektar. Untuk pemukiman, fasilitas publik dan termasuk area pemakaman.

Saat ini, sebut Busra, warga satu desa itu tidak memiliki lahan pemakaman. Perihal itu, lanjut Busra telah berulang kali disampaikan ke para pihak, tidak terkecuali perusahaan perkebunan sawit yang sedang berkuasa atas HGU di kawasan itu. Namun, tidak pernah direspon positif.

“Kami pernah membuat proposal perluasan pemukiman dari 1,5 hektar menjadi 4 hektar lahan pemukiman kepada Bupati Nagan Raya dan Gubernur Aceh, namun, belum jelas sampai sekarang,” katanya.

Memang, kata dia, pada akhirnya, perusahaan sawit mengizinkan untuk mengubur warga yang meninggal di salah satu area dalam area konsesi mereka, tapi status lahan tetap milik perusahaan.

“Keinginan masyarakat tanah kuburan tersebut milik desa Kuala Seumayam seutuhnya,” jelas Busra.

Selain itu, lanjut dia, tanah kuburan yang dialokasikan oleh perusahaan kelapa sawit juga tidak dapat diterima oleh warga, pasalnya, karena area pemakaman berdekatan dengan Sungai Kuala Seumayam. Warga khawatir, tiga tahun tanah kuburan akan digerus sungai. Jika itu terjadi, sama dengan jenazah warga dibuang ke sungai.

Ia mengakui, sejak tahun 2013 lalu, dengan terpaksa ada tiga warga kuala seumayam yang meninggal dikubur di tempat itu.

Selain soal hak atas tanah yang diharap warga, cerita Busra, di pemukiman warga desa saat ini juga pasti terjadi banjir setiap tahun.

“Hari ini buktinya, air sudah mulai naik di sekeliling kita,” seru Busra.

Apa yang diutarakan Busra benar adanya, sejatinya pertemuan masyarakat kuala seumayam dengan sejumlah pegiat HAM dan lingkungan ini akan dihadiri oleh seluruh warga, namun karena kondisi hujan dan air sudah mulai menggenang desa, banyak di antara masyarakat tidak berhadir, lantaran bersiap menghadapi banjir tahunan di desa itu.

Selama diskusi berlangsung di rumah Keuchik ini, perlahan air di permukaan tanah dalam pemukiman warga  desa ini meninggi. Disebutkan Busra, banjir di kawasan itu menjadi rutin setiap tahun sejak tahun 2008 lalu.

Diceritakan Busra, pemukiman warga Gampong Kuala Seumayam  saat ini berada dalam wilayah administrasi Gampong  Desa Panton Bayu. Dan letaknya dalam HGU perusahaan sawit. Warga tidak memiliki hak atas tanah di tempat itu.

Saat pertama harus mengungsi ke tempat itu, tutur dia, dibangun hunian sementara oleh pemerintah. Pada 2009 lalu, pemerintah membangun rumah kontruksi permanen oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Namun, rumah itu tidak sepenuhnya diperuntukan bagi warga kuala seumayam.

“Siapapun pendatang boleh menempati rumah tersebut termasuk karyawan perusahaan sawit, ” ungkapnya.

“Harapan masyarakat, semua perusahaan angkat kaki dari tempat kami, karena keberadaan perusahaan tidak bermanfaat sama sekali untuk masyarakat,” imbuh busra.

Kata Busra, sejak hutan rawa gambut di kawasan ini dikuasai pemilik modal dari luar untuk perkebunan sawit, banyak satwa yang telah hilaang.” Kalau dulu kita masih menemukan harimau sumatera, apalagi Orangutan sekarang sudah jarang sekali kita lihat, paling suaranya masih terdengar sekali-kali,” sebut dia.

“Masyarakat kuala seumayam juga menuntut pemerintah terkait peluasan pemukiman dari 1,5 hektar menjadi 4 hektar dengan alasan pertumbuhan penduduk kuala seumayam yang semakin meningkat, dan diberikan tanah pekuburan yang layak dan berdekatan dengan pemukiman, pilihan lain kalau misalkan tuntutan diatas tidak dapat direalisasikan, masyarakat sangat berharap pemerintah membangun kembali pemukiman Kuala Seumayam yang lama yang berada di pesisir laut Nagan Raya, lengkap dengan fasilitas publik lainnya, seperti akses jalan, sekolah, rumah sakit serta listrik,” Kata Busra.

Kadiv Advokasi Walhi Aceh, Nasir mengatakan pihaknya telah mengundang beberapa unsur lainnya termasuk pihak pemerintahan dan LSM lainnya tapi tidak bisa hadir diskusi itu. “Mungkin karena faktor  banjir yang sedang meluap di kawasan pemukiman Kuala Seumayam, sehingga beberapa undangan tersebut berhalangan,” katanya.

Amatan wartawan Atjehlink.com diskusi tersebut dimulai pada pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh masyarakat kuala seumayam dan perwakilan dari Walhi Aceh serta NGO HAM Aceh dan beberapa wartawan. Hadir juga satu petugas Babinsa dari Danramil Alue Bilie.

Mata pencaharian warga kuala seumayam sehari-hari adalah mencari lele dan lokan di sungai dalam kawasan rawa gambut. (Topan/al1)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *