Atjeh HijauBerita PilihanHeadline News

Tuntaskan Polemik, Revisi Qanun RTRW Aceh !

Banda Aceh – Pemerintah Aceh diminta untuk membuka ruang peninjauan kembali atau revisi Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033. Hal itu diutarakan pegiat lingkungan, Teuku Muhammad Zulfikar dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (08/10/2015), sehubungan dengan rencana sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) hendak menggugat Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur dan DPR Aceh terkait  RTRWA.

Menurut mantan  direktur Walhi Aceh itu, Qanun RTRW Aceh terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dikaji ulang. Kata dia, RTRW Aceh yang ditetapkan melalui Paripurna DPRA pada tanggal 31 Desember 2013, dan telah diundangkan pada tanggal 3 Maret 2014 lalu, tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI melalui Keputusan No. 650-441 Tahun 2014, tanggal 14 Pebruari 2014.
Ia menuturkan, seperti ada ketakutan-ketakutan tak mendasar dari Eksekutif dan Legislatif di Aceh, untuk segera merevisi Qanun RTRWA, meski terus didesak oleh sejumlah kalangan.

Padahal, sambungnya, dari hasil kajian para pihak menunjukkan masih banyak kejanggalan di dalam Qanun tersebut. Salah satunya adalah, tidak mencantumkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) KEL secara jelas tercantum.

Ia menerangkan, pasal 150  ayat (1) UUPA dengan jelas disebutkan, Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

Ayat (2) disebutkan, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut.

“Jika ingin KEL dihapus dalam Qanun RTRW Aceh, seharusnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, juga harus diamandemen. Sehingga Qanun Aceh tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Republik Indonesia yang lebih tinggi,” tegas dia.

Selain itu,  lanjut TM Zulfikar, menyangkut pengelolaan hutan oleh masyarakat adat atau lokal. Hal ini juga belum secara jelas tercantum atau diatrur dalam Qanun RTRW Aceh. “Masyarakat tentunya memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujarrnya.
Karena itu, tutur dia, Pemerintah termasuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota di Aceh berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan mematuhi serta menegakkan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Dijelaskan TM Zulfikar, amanah Undang-undang, pelaksanaan pembangunan di Aceh  dan kabupaten/kota harus dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional, yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan dan berkeadilan.

Perlu kami ingatkan kembali, kata TM Zulfikar yang juga dosen pengajar Tata Ruang di Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah itu, pasal 149  UUPA  menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.”

Untuk itu, ia mengajak Eksekutif dan Legislatif Aceh segera duduk bersama termasuk dengan para pihak lainnya, guna melakukan peninjauan kembali atau merevisi Qanun RTRW Aceh. Sehingga  polemik RTRWA yang berkepanjangan dapat diakhiri. (SP/al1)

TagsRTRWA

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *