Berita PilihanHeadline NewsNasional

Gubernur: UU KIP Dorong Semangat Transparansi di Indonesia

rakornas-acehBanda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menekankan, kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendukung partisipasi masyarakat dalam mendorong semangat transparansi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Doto Zaini itu, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-5 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2015, di Hermes Palace Hotel, (Kamis, 15/10/2015).

Menyadari tentang pentingnya implementasi UU KIP ini, Pemerintah Aceh bergerak cepat dengan menghadirkan Komisi Informasi di daerah berjuluk Serambi Mekah ini. Sejak tahun 2012, Komisi Informasi Aceh telah resmi berdiri di Aceh.

“Saat ini, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Pemerintah Aceh telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan di Aceh, dari 23 kabupaten/kota yang ada, 22 diantaranya telah membentuk PPID,” terang Gubernur.

Sebagaimana diketahui, prestasi Aceh di bidang keterbukaan informasi publik cukup membanggakan. Pada tahun 2013 (PPID) Aceh menerima penghargaan sebagai salah satu PPID terbaik di seluruh Indonesia dalam keterbukaan informasi publik. Saat itu PPID Aceh berada di peringkat ketiga.

“Naik satu peringkat, di tahun 2014 Pemerintah Aceh  meraih penghargaan peringkat dua dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014 untuk kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP),” jelas Doto Zaini.

Gubernur berharap, Aceh dapat mempertahankan prestasi tersebut. “Terlepas dari semua itu, kami tetap akan terus bekerja keras untuk mendorong keterbukaan informasi ini tersosialisasi dengan baik di daerah ini.”

Benahi Birokrasi dengan Transparansi

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan, bahwa pembenahan birokrasi merupakan induk dari semua aktivitas Pemerintahan. Karenaya, reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2012-2017.

Doto Zaini menegaskan, salah satu aspek penting reformasi birokrasi adalah mendukung terciptanya pemerintahan transparan melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Guna mendukung pencapaian tersebut, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi, ada delapan perubahan yang harus dilakukan, di mana salah satunya adalah mendukung terciptanya pemerintahan transparan melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk menjalankan hal tersebut, lanjut Zaini, tidak hanya dibutuhkan pembenahan internal, tapi juga dibutuhkan dukungan eksternal, terutama peran serta masyarakat dalam mendorong transparansi di segala bidang.

Zaini menambahkan, mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik, maka upaya pembenahan harus terus dilakukan, sehingga semangat transparansi benar-benar dapat menjadi budaya di daerah ini.

Untuk itu, Gubernur berharap Rakornas ini tidak semata membahas penguatan lembaga Komisi Informasi, tapi juga mendorong kerjasama Komisi Informasi dengan elemen masyarakat dalam mensosialisasikan Keterbukaan Informasi ini.

“Saya berharap, Komisi Informasi terus melakukan visioning kepada jajaran Pemerintah, sehingga budaya transparansi akan mendorong birokrasi meningkatkan kompetensinya. Semoga perjuangan kita untuk membangun semangat transparansi di bumi pertiwi mendapat ridha dari Allah SWT,” pungkas Gubernur Aceh.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan Rapa’I yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Hamid Dipopramono, dan Ketua Komisi Informasi Aceh, Afrizal Tjoetra.

Tari Saman Hipnotis Peserta Rakornas

Usai seremonial pembukaan, para peserta Rakornas yang berasal dari seluruh Indonesia disuguhi tarian penutup, yaitu Tari Saman Gayo. Sejumlah peserta terlihat terhipnotis dan sangat antusias menyaksikan tarian yang pada 24 November 2011 lalu telah ditetapkan oleh Unesco sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda.

Tepuk tangan riuh dari peserta terus mengiringi para penari sepanjang tarian itu disuguhkan diatas panggung. Sebahagian peserta mengabadikan tarian tersebut dengan berpoto selfie, namun banyak juga yang merekam dengan kamera video.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Keterbukaan Informasi Memperkuat Kepribadian dan Kemandirian Bangsa’ ini turut dihadiri oleh para perwakilan unsur Forkorpimda, Ketua dan anggota Komisi Informasi Pusat, Ketua dan anggota Komisi Informasi se-Indonesia serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan sejumlah awak media. (Arunda)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *