Nagan Raya – PT Surya Panen Subur (SPS) berkomitmen untuk mematuhi anjuran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Demikian disampaikan Famdi Alfan Muhakiqi, Divisi Lingkungan PT SPS.

“Kami sepenuhnya mematuhi saran Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi,Ditjen Penegakan Hukum (Gakum) KLHK,” kata Famdi di Darul Makmur, Selasa (14/8/2018).

Menurut Famdi, saran Direktur Gakum KLHK Sugeng Priyanto tersebut terkait dengan masih kurangnya lahan konservasi PT SPS. Dalam hal ini, dari 5.000 hektare lahan konservasi yang tertera pada Amdal, SPS hingga saat ini baru melaksanakan 2.500 hektare.

Untuk itu, lanjut Famdi, Direktur Gakum KLHK memberi dua solusi pada SPS. Pertama, SPS diminta mencari kekurangan 2.500 hektare lahan konservasi. Kedua, jika masih belum ditemukan juga, maka SPS bisa melakukan revisi atas Amdal tersebut terkait dengan perubahan lokasi baru kawasan konservasi 5000 Ha . “Apalagi Amdal itu diterbitkan pada 2009 dan notabene merupakan Amdal Astra Grup. Karena SPS baru mengambil alih pada 2010,” kata Famdi.

Anjuran KLHK itu sendiri disampaikan kepada SPS pada 7 Agustus 2018 di Jakarta. Solusi tersebut sesuai dengan Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar revisi sebuah Amdal. Misalnya, Amdal bisa direvisi jika terjadi perubahan kepemilikan.

Dalam hal ini, lanjut Famdi, seharusnya revisi Amdal sudah dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan pada 2010. Sebab, Amdal sekarang diterbitkan pada 2009 dan sebenarnya merupakan Amdal pemilik lama, yaitu Astra Grup. “Bagaimana pun kami akan mematuhi solusi yang diberikan Direktur Gakum KLHK kepada kami,” lanjut Famdi.

Dalam kaitan itulah Famdi menegaskan, bahwa tidak ada aturan yang dilanggar SPS. Kalaupun belum melengkapi jumlah lahan konservasi menjadi 5.000 hektare seperti tercantum pada Amdal 2009 tersebut, SPS akan mencari solusi sebagaimana disarankan Direktur Gakum KLHK.

“Jadi landasan hukumnya sudah jelas, tidak ada yang kami langgar. Dan pihak yang berwenang pun yaitu Direktur Gakum KLHK sudah menyarankan solusi kepada kami,” tegas Famdi. (Shabra)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *